You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki Minta Penerapan CFD Ditinjau Ulang
.
photo doc - Beritajakarta.id

Promosi di CFD Harus Ada Izin

Acara hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) kini tidak nyaman lagi dinikmati warga Jakarta. Penyebabnya, tak lain karena mulai banyaknya acara demo dan promosi produk tertentu yang mendompleng acara tersebut. Padahal, kegiatan demo dan promosi di acara CFD harus mendapatkan izin terlebih dahulu.

Kami sudah diminta untuk mengembalikan seperti cita-cita awalnya. Dipakai ajang politik ya tidak boleh. Kalau promosi juga harus ada izin

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, pihaknya melarang CFD digunakan untuk ajang politik. Sebab, dikhawatirkan jika ada elemen masyarakat yang saling bersinggungan melakukan kegiatan secara bersamaan, akan terjadi gesekan.

Minggu, HBKB Digelar di Jalan Suryopranoto

"Kami sudah diminta untuk mengembalikan seperti cita-cita awalnya. Dipakai ajang politik ya tidak boleh. Kalau promosi juga harus ada izin," kata Saefullah, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (23/3).

Dia menyebutkan tujuan awal diadakan CFD adalah untuk meningkatkan kualitas udara di kawasan sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin. Sehingga Dinas Pehubungan dan Transportasi yang bertanggung jawab atas acara diminta untuk melakukan penataan terhadap jalannya acara CFD tersebut.

"Semangat awalnya kan untuk meningkatkan kualitas udara. Di Jakarta berapa BBM yang terbakar, dengan car free day itu kan bisa dihitung berapa kualitas udara bisa diukur. Ketika mobil normal berjalan dengan car free day, itu bisa diukur," ucapnya.

Ke depan ia meminta Dinas Perhubungan dan Transportasi berkoodinasi dengan walikota setempat untuk melakukan penataan. Menurutnya, bukan hanya jalannya acara yang ditata, tetapi juga pedagang kaki lima (PKL) juga harus ditertibkan. Sebab, saat dirinya masih menjabat sebagai Walikota Jakarta Pusat, PKL tidak boleh berjualan di area CFD. Mereka hanya bisa berjualan di setiap persimpangan saja.

"Karena ini murni untuk meningkatkan kualitas udara. Untuk izin mengadaan acara, selain ke Dinas Perhubungan dan Transportasi pihak penyelengga juga harus mengajukan ke kepolisian. Biasanya setiap hari Sabtu, ada rapat di Dishub dan Transportasi ada kegiatan apa saja dan apakah sudah ada izinnya di kepolisian. Kalau tidak, ditertibkan," tegasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Siap Digelar, Ini Tema Debat Kedua Pilkada Jakarta 2024

    access_time26-10-2024 remove_red_eye1795 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1130 personTiyo Surya Sakti
  3. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1091 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 Disepakati Sebesar Rp 91,1 Triliun

    access_time28-10-2024 remove_red_eye982 personDessy Suciati
  5. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye957 personDessy Suciati