Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat mengaku kesulitan menertibkan keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di wilayahnya. Selain karena banyaknya titik rawan PMKS, minimnya petugas Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S) yang dimiliki membuat PMKS seperti pengemis dan gelandangan, dan pekerja seks komersial (PSK), masih marak beroperasi.

Keberadaan petugas P3S masih sangat minim. Idealnya, satu titik rawan PMKS dijaga 10-20 petugas

Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Ika Yuli Rahayu, mengatakan, saat ini pihaknya hanya memiliki sebanyak 50 petugas P3S. Jumlah itu dinilai kurang ideal untuk mengawasi delapan titik rawan PMKS di wilayah itu, seperti perempatan Cengkareng, Terminal Kalideres, perempatan Grogol, Tomang, kawasan Pasar Pagi (Asemka), Jembatan Lima, Tubagus Angke, serta kawasan Kota Tua.

"Keberadaan petugas P3S masih sangat minim. Idealnya, satu titik rawan PMKS dijaga 10-20 petugas," ujar Ika, Senin (6/4).

Untuk itu, kata Ika, pihaknya berencana menambah jumlah petugas agar Jakarta Barat bersih dari PMKS. "Kita akan tambah petugas P3S agar Jakarta Barat bersih dari PMKS. Saat ini, kita menjadikan kawasan perempatan Tomang sebagai daerah percontohan kawasan bebas PMKS," ungkapnya.