You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DPRD DKI Jakarta Setujui Usulan Raperda Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Pen
....
photo Folmer - Beritajakarta.id

DPRD DKI Setuju Usulan Raperda Terkait Penyandang Disabilitas

Pandangan umum sembilan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (8/2).

Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Wa Ode Herlina saat menyampaikan pandangan umum fraksi menyambut baik atas diusulkannya Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI dalam hal ini adalah Gubernur yang telah mengusulkan Raperda Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk penyesuaian dan penyempurnaan Perda Nomor 10 Tahun 2011 dan melaksanakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 dan UU Nomor 23 Tahun 2014," ujar Wa Ode, saat rapat paripurna.

Pemprov DKI Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Dewan Terkait Raperda RDTR dan PZ

Pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas perlu segera dibentuk. Pasalnya, penyandang disabilitas adalah subyek yang berhak atas penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sehingga mendapat kesempatan yang sama dalam pengembangan diri.

"untuk itu, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Rancangan Perda tentang pelaksanaan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas segera dibahas," jelas Dian Pratama, anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta.

Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta juga melihat  langkah Pemprov DKI mengajukan usulan Raperda terkait penyandang disabilitas sudah tepat untuk memperjuangkan hak penyandang disabilitas di ruang publik. Diharapkan Raperda ini menjadi solusi atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2011 tentang Penyandang Disabilitas yang sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini.

"Jadi harus disesuaikan dengan perkembangan jaminan hukum dan hak-hak yang melekat pada penyandang disabilitas," kata Wibi Andrino, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta saat membacakan pandangan umum fraksi.

Pendapat senada disampaikan Yusriah Dzinnun, anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Fraksi PKS juga mendukung diubahnya pendekatan dalam memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas dari pendekatan charity base menjadi pendekatan right base.

"Saudara-saudara kita penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan untuk berkembang. Untuk itu, perlu didukung pemenuhan hak-haknya agar mereka lebih berdaya," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI akan Rekrut Tenaga PPSU Kelurahan

    access_time09-04-2025 remove_red_eye7528 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. Sudin Tamhut Jaktim Tambah Pengamanan dan Sarpras di Taman Mahoni

    access_time11-04-2025 remove_red_eye2304 personNurito
  3. Pramono-Rano Doakan Santri Gontor Berhasil dalam Menuntut Ilmu

    access_time08-04-2025 remove_red_eye1065 personDessy Suciati
  4. Wagub Rano Sapa Pengunjung Acara Lebaran di Jakarta

    access_time05-04-2025 remove_red_eye940 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Ketua DPRD Dukung Upaya Pemprov DKI Perbaiki Fasilitas RDF Plant Rorotan

    access_time10-04-2025 remove_red_eye743 personFakhrizal Fakhri

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik