PNS DKI yang Tak Dukung KAA Terancam Sanksi
Seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diminta mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika ke-60 yang digelar di Jakarta dan Bandung pada 19-24 April 2015.
Diharapkan pada KAA ini tidak ada oknum-oknum PNS yang berbuat macam-macam. Nanti, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan diberi sanksi tegas,
"Diharapkan pada KAA ini tidak ada oknum PNS yang berbuat macam-macam. Nanti, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan diberi sanksi tegas," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, saat apel bersama Polri dan TNI di Markas Brimob Kelapa Dua Depok, Jumat (17/4).
Basuki mengatakan, sanksi berat akan diberikan jika memang ada oknum PNS yang melanggar aturan dan berbuat mengganggu kelancaran KAA. "Golongan pegawai tersebut akan diturunkan satu tingkat. Jika keterlaluan akan dilakukan pemecatan," tegasnya.
Jelang KAA, Kawasan GBK Dibersihkan dari PKLSaat ini, kata Basuki, kota Jakarta telah siap menyambut delegasi-delegasi negara peserta KAA. Seluruh sarana dan prasarana pendukung telah ditata. "Jelang KAA DKI Jakarta sudah siap dari sisi keamanan, taman, keindahan dan kenyamanan pelayanan di hotel-hotel," terang Basuki.
Bukan hanya itu, lanjut Basuki, untuk meningkatkan keamanan Pemprov DKI Jakarta akan menambah jumlah kamera CCTV. "Kita juga akan tambah CCTV untuk memberikan keamanan dan kenyamanan," katanya.
Bertindak sebagai Inspektur Upcara dalam apel bersama tersebut Pangkostrad Letjen TNI Mulyono. Turut hadir dalam apel bersama itu Danjen Kopassus Mayjen Doni Monardo, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Nandang Jumantara, Pangdam Jaya Mayjen TNI Agus Soetomo, dan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail.
