You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Walikota Jakarta Utara Gelar Silahturahmi dan Monitoring
photo Anita Karyati - Beritajakarta.id

Gelar Halalbihalal, Wali Kota Jakut Ajak ASN Terus Tingkatkan Kinerja

Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim menghadiri Halalbihalal sekaligus melakukan monitoring pada hari pertama masuk kerja usai libur dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah.

Terus tingkatkan kinerja untuk kemajuan masyarakat

Kegiatan yang berlangsung di Plaza Kantor Wali Kota Jakarta Utara diikuti para Aparatur Sipil Negara (ASN) usai melaksanakan apel pagi.

"Apel pagi ini sekaligus bersilahturahmi dengan para pegawai serta melakukan monitoring ke setiap ruangan. Ruang kerja pertama yang kita cek di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Alhamdulillah kehadiran pegawai mencapai 75 persen sesuai aturan PPKM level dua dan pegawai juga sudah siap melayani masyarakat," ujar Ali di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Senin (9/5).

DWP Provinsi DKI Jakarta Gelar Halalbihalal Virtual

Dikatakan Ali, sebagian besar para pegawai melaksanakan mudik ke kampung halaman. Terlebih sebelumnya atau selama dua tahun berturut-turut terdapat larangan mudik untuk masyarakat.

"Jika masih ada pegawai yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka ada sanksi yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mari kita kembali bekerja seperti biasa dan terus tingkatkan kinerja untuk kemajuan masyarakat," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12753 personDessy Suciati
  2. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1438 personFakhrizal Fakhri
  3. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1435 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1392 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1082 personBudhi Firmansyah Surapati