Upaya menata pedagang kaki lima (PKL) terus dilakukan Pemprov DKI. Bahkan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) diminta bekerja maksimal dalam melakukan penataan PKL. Pemetaan dilakukan agar PKL bisa dimasukkan dalam program Smart City.

Instruksinya PKL yang berserakan di mana-mana ini agar ditata dan berkoordinasi dengan walikota dengan lurah dan camat supaya tertib

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan, rapat pimpinan (rapim) hari ini salah satu yang menjadi pembahasan adalah mengenai PKL.

"Masalah PKL tadi kadisnya ditegur keras oleh Pak Gubernur, jadi harus bekerja lebih keras lagi," kata Saefullah, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (11/5).

Menurut Saefullah, Dinas KUMKMP diberi waktu selama dua pekan untuk bisa memetakan PKL. Karena nantinya PKL tersebut akan dimasukan dalam program Smart City.

"Misalnya di Jalan Sabang ada kuliner apa saja. Misalnya ada nasi goreng kambing, itu nanti masuk di Smart City dan di lokbin (lokasi binaan) lain apa unggulannya," ujarnya.

Dinas KUMKMP juga diminta untuk berkoordinasi dengan masing-masing walikota, camat, dan lurah. Selain itu, PKL akan langsung ditempatkan di lokbin yang telah tersedia. "Instruksinya PKL yang berserakan di mana-mana ini agar ditata dan berkoordinasi dengan walikota dengan lurah dan camat supaya tertib," ucapnya.

Ia menambahkan, penataan PKL di kawasan Monas, dengan nama program Lenggang Jakarta akan menjadi percontohan bagi wilayah lainnya. Dia pun mengapresiasi dengan penataan yang dilakukan di ikon ibu kota tersebut.

"Di Monas itu jadi inkubator. Nantinya jika sudah berjualan makanan maka tidak boleh berjualan minuman, jadi fokus di bidangnya masing-masing. Jadi begini lah kita harus berubah bukan hanya tempatnya, tapi juga manusianya," kata mantan Walikota Jakarta Pusat itu.