2015, DKI Targetkan Bangun 56 RPTRA
Sebanyak 56 ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) segera dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. Selain sebagai sarana aktivitas dan kreativitas warga, RPTRA diproyeksikan menjadi pusat komunitas warga dan mampu mengemban fungsi pemberdayaan masyarakat.
Pokoknya semua terpadu, jadi kita urus warga dari dalam kandungan sampai dia meninggal. Ini komunitas yang urusi, semua SKPD harus mendukung dan fokus
Saat ini, sebanyak enam RPTRA tersebut telah selesai dan diresmikan, antara lain RPTRA Sungai Bambu, di Jakarta Utara, Gandaria Selatan di Jakarta Selatan, Cideng di Jakarta Pusat, Cililitan di Jakarta Timur, Kembangan di Jakarta Barat, dan RPTRA Pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, peran RPTRA diproyeksikan sebagai pusat komunitas warga yang terpadu. Sehingga, seluruh hajat dan persoalan yang berkenaan dengan masyarakat ke depannya dapat diurus di RPTRA.
Basuki: RPTRA Pusat Pemberdayaan Warga"Pokoknya semua terpadu, jadi kita urus warga dari dalam kandungan sampai dia meninggal. Ini komunitas yang urusi, semua SKPD harus mendukung dan fokus," tegasnya, Rabu (13/5).
Dikatakan Ahok, kalau selama ini sulit melakukan monitoring ke setiap rumah, dengan adanya pusat komunitas, warga dapat mengetahui dengan cepat kondisi masing-masing rumah tangga warga. Dengan demikian, harapan memenuhi kebutuhan dan kesejahteraaan warga DKI Jakarta dapat terwujud.
"Jadi ibu PKK yang akan jadi pemerhati masyarakat dari yang di kandungan sampai meningggal. Ini akan jadi komunitas yang memenuhi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Sebanyak 50 RPTRA lainnya, lanjut Ahok, saat ini masih diinventarisir wilayah mana saja yang sudah siap. Pasalnya, pengadaan lahan dan pembangunan yang melibatkan CSR tersebut harus dilihat kesiapan warga di lokasi untuk terlibat.
Selain itu, tambah Ahok, saat ini telah dicanangkan pembangunan sebanyak 150 RPTRA pada tahun 2016 mendatang. Sedangkan 2017, diharapkan sekitar 100 RPTRA dibangun.
"Ini kita tengah inventarisir kesiapan masyarakat wilayah mana saja yang siap, kita tidak ingin banyak tapi berantakan. Nanti untuk mengurus kita akan bentuk pengurus, mereka akan digaji dan operasional seperti listriknya juga kita bayarin," tandasnya.
