Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidajat hari ini meresmikan sosialisasi dan pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, ia berharap petugas PBDT 2015 lebih cermat dalam melakukan pendataan. Sebab, jika data tersebut salah, maka program perlindungan sosial Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) tidak akan tepat sasaran.

Basis tolak ukurnya adalah data, begitu kita salah mendata mereka, maka program pemerintah pusat, Pemprov DKI akan menjadi tidak tepat sasaran. Ini sangat penting

“Basis tolak ukurnya adalah data, begitu kita salah mendata mereka, maka program pemerintah pusat, Pemprov DKI akan menjadi tidak tepat sasaran. Ini sangat penting,” kata Djarot di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Mantan Walikota Blitar tersebut meminta perlu adanya sinergi antara BPS dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai dari tingkat kota/kabupaten, kecamatan, RT, RW, bahkan sampai dengan tokoh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan konflik.

"Sebab begitu salah akan menimbulkan gejolak sosial. Kenapa warga tersebut mendapat bantuan? Padahal dia tidak miskin, sedangkan tetangganya yang jauh lebih miskin tidak dapat," ucapnya.

Menurutnya, kesalahan dalam pendataan akan menimbulkan protes ke RT, RW bahkan hingga ke Pemprov DKI, karena hal tersebut sangat rawan dan krusial. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta sendiri mempunyai banyak program perlindungan sosial seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), modal bergulir dan sebagainya.

“Untuk itu saya meminta kepada petugas untuk betul-betul melakukan pendataan dan lebih cermat, dan saya minta datanya valid sehingga program perlindungan sosial Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa tepat sasaran,” tegasnya.