You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Tim Lomba Majelis Taklim DKI Gelar Penilaian ke MT AR Rasyid
photo Folmer - Beritajakarta.id

BPS RW di Gambir Ikut Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Sampah

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat gencar melakukan upaya pengurangan sampah saru sumber melalui pembinaan dan evaluasi kepada perangkat Rukun Warga (RW) dalam rangka implementasi Pergub Nomor 77 tahun 2020 tengtang Pengelolaan Sampah Lingkup RW.

Pembinaan seputar penanganan sampah

Kegiatan pembinaan dan evaluasi kali ini digelar di Aula Kecamatan Gambir diikuti sebanyak 50 peserta ketua Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) RW dan pendamping.

Sudin LH Jakpus Adakan Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Sampah

Koordinator Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jakarta Pusat, Budi Kristina menjelaskan, para peserta diberikan pembekalan seputar pengelolaan sampah.

“Pembinaan seputar penanganan sampah dari sumbernya dilakukan agar volume yang dibuang ke TPA Bantar Gebang berkurang drastis," ujar Budi Kristina, Senin (5/9).

Ia memaparkan, pengurangan sampah dari rumah tangga melalui proses pemilahan sampah anorganik dan organik dapat  membawa keuntungan bagi warga serta menciptakan lingkungan nyaman, bersih dan sehat.

Wakil Camat Gambir, Agus Triono berharap para peserta mengikuti kegiatan pembinaan dan evaluasi pengelolaan sampah dengan seksama.

“Peserta dapat memanfaaatkan kesempatan dalam kegiatan ini untuk bertanya seputar pengelolaan sampah," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11190 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1338 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1268 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1264 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye982 personBudhi Firmansyah Surapati