You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
PKL Binaan Ditemukan Zat Berbahaya, Pemkot Jakpus Belum Berikan Sanksi Tegas
.
photo Rudi Hermawan - Beritajakarta.id

Sidak, Petugas Temukan Makanan Mengandung Boraks

Inspeksi mendadak (Sidak) dilakukan Suku Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Pusat bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DKI Jakarta di dua lokasi binaan di Jakarta Pusat yakni di JP 06 Jalan Kebon Sirih dan JP 10 Jalan Irian, Selasa (26/5). Hasilnya, petugas kembali menemukan makanan mengandung bahan berbahaya.

Di Lokbin JP 06 ada empat makanan yang positif mengandung formalin dan boraks yakni tahu putih, tahu kuning, tahu isi dan mie kuning

"Di Lokbin JP 06 ada empat makanan yang positif mengandung formalin dan boraks yakni tahu putih, tahu kuning, tahu isi dan mie kuning," kata Ety Syartika, Kasudin KUMKMP Jakarta Pusat.

Sayangnya, petugas penguji dari BPOM enggan membeberkan hasil keseluruhan. Menurut petugas yang tidak mau disebutkan namanya tersebut hasil pengujian akan diserahkan langsung ke Kepala BPOM, Dewi Prawita Sari.  

Makanan di 10 Lokasi Binaan akan Diperiksa

"Hasilnya langsung kami serahkan ke ibu Dewi, jadi langsung konfirmasi langsung ke beliau saja," ujarnya.

Saat coba dikonfirmasi melalui telepon, Kepala BPOM DKI Jakarta, Dewi Prawita Sari, tidak merespon. Begitu juga dengan pesan singkat yang dikirimkan.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1442 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1358 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1276 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1230 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1118 personFolmer