You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Keberadaan WTS di Jakut Kian Meresahkan
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Terminal dan Stasiun akan Disterilkan dari PMKS

Upaya menekan angka prostitusi di ibu kota dilakukan Pemprov DKI dengan menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sejumlah lokasi yang disinyalir jadi tempat mangkalnya PMKS seperti warung remang-remang, terminal, Stasiun Tanjung Priok, hingga PLTU Ancol, Jakarta Utara, akan menjadi sasaran sterilisasi petugas. 

Karena dari dulu sudah ada lokalisasi di daerah itu, dan perlu disterilkan. Karena dampaknya tidak baik bagi warga di situ

"Karena dari dulu sudah ada lokalisasi di daerah itu, dan perlu disterilkan. Karena dampaknya tidak baik bagi warga di situ," kata Erik Simarmata, Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Suku Dinas Sosial Jakarta Utara kepada beritajakarta.com, Sabtu (30/5).

Erik menambahkan, PMKS di lokasi tersebut memang cukup memersahkan. Biasanya mereka kerap melayani Anak Buah Kapal (ABK) sepulang berlayar.

169 PMKS Terjaring di Jakbar

"Di PLTU Ancol itu PMKS lebih mengincar ABK, setelah mereka (ABK) cukup lama di laut," ungkap Erik.

Selain bekerja sama dengan aparat kepolisian, Satpol PP, Kodim dan Garnisun, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk mengantisipasi kembali maraknya PMKS pasca penertiban. Di samping itu, sosialisasi HIV/AIDS, akibat seks bebas juga terus dilakukan pihaknya untuk menekan angka prostitusi.

"Kita juga akan melakukan sosialisasi HIV/AIDS," tutupnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1177 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1153 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye929 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye919 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye840 personBudhi Firmansyah Surapati