You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Ahok: Pergantian Pejabat Sesuai dengan UU ASN
.
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Pergantian Pejabat DKI sudah Sesuai UU ASN

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali merombak pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Pergantian pejabat ini sudah sesuai dengan amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 tahun 2014.

Jadi saya ini menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia yang menjalankan amanat UU ASN. Kami juga melaporkan hasil tes seleksi ini ke Komisi ASN

Basuki mengaku Pemprov DKI merupakan provinsi pertama yang menjalankan amanat UU ASN. Nama-nama pejabat yang diganti dan penggantinya juga sudah dilaporkan pihaknya kepada Komisi ASN.

"Jadi saya ini menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia yang menjalankan amanat UU ASN. Kami juga melaporkan hasil tes seleksi ini ke Komisi ASN," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (3/7).

Ahok Ganti Delapan Pejabat Teras DKI

Menurut Basuki, caranya ini akan dijadikan model bagi provinsi lainnya oleh Komisi ASN. Pemprov DKI Jakarta sendiri telah melakukan proses seleksi jabatan terbuka yang dilaksanakan sejak bulan Mei lalu. Seleksi ini menghasilkan 30 pejabat eselon III yang dipromosikan menjadi pejabat eselon II dan menjadi stok pejabat.

"Mereka (Komisi ASN) memberi tanggapan bahwa seleksi terbuka yang dilakukan di DKI menjadi sebuah model bagi provinsi lainnya," ujarnya.

Basuki mengaku turut merancang UU ASN saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR di Komisi II. Untuk menjadi pejabat eselon DKI, lanjut dia, harus melalui fit dan proper test, psikotest, hingga wawancara. Sehingga meski memiliki hak prerogatif, kepala daerah tidak asal tunjuk pegawai mana saja yang akan dijadikan pejabat.

Dengan adanya UU ASN, kata dia, Gubernur bisa menurunkan pangkat hingga menjadikan staf para pejabat yang tidak berkinerja baik. "Ada anggota DPRD dan masyarakat yang enggak ngerti soal perombakan pejabat ini. Mereka ini perlu dikasih bacaan UU ASN, jangan seolah-olah saya gonta-ganti pejabat seenaknya," kata Basuki.

Ia menegaskan, dengan pelaksanaan seleksi terbuka berdasarkan UU ASN, juga bisa menghindarkan pejabat titipan. Pasalnya, seluruh pegawai yang berhasil menjadi pejabat adalah mereka yang lulus mengikuti tes.

"Enggak ada lagi pejabat titipan. Semua pejabat yang dipilih berdasarkann hasil tes," tegasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Tiga ASN Berprestasi Pemprov DKI Terima Penghargaan dari Gubernur

    access_time07-05-2025 remove_red_eye3578 personDessy Suciati
  2. DPRD DKI Adakan Fit and Proper Test Calon Wali Kota dan Pejabat Tinggi

    access_time02-05-2025 remove_red_eye1643 personFakhrizal Fakhri
  3. Jakarta Diproyeksikan Jadi Kota Tujuan Wisata Olahraga

    access_time04-05-2025 remove_red_eye1219 personFakhrizal Fakhri
  4. Pemprov DKI-Kabupaten Karawang Perkuat Kerja Sama Pangan

    access_time06-05-2025 remove_red_eye1203 personDessy Suciati
  5. Dilantik Jadi Kadiskominfotik, Budi Awaluddin Naik Transjakarta ke Balai Kota

    access_time07-05-2025 remove_red_eye1057 personFolmer

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik