Wagub Minta Sistem Administrasi Dibenahi
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Hidayat mengajak seluruh jajarannya untuk membenahi manajemen dan tertib administrasi agar ke depan dapat meningkatkan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penilaian BPK sudah cukup bagus. Hasil kerja kita sudah dinilai banyak pihak
"Penilaian BPK sudah cukup bagus. Hasil kerja kita sudah dinilai banyak pihak. Kami juga akui selama ini masih lemah dari sisi manajemen dan tertib administrasi," kata Djarot, Senin (6/7) malam.
Pernyataan Djarot ini menyikapi hasil penilaian BPK atas laporan keuangan DKI tahun anggaran 2014. Dalam penilaian tersebut Pemprov DKI memperoleh hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
BPK Beri Opini WDP ke Pemprov DKIDalam hasil laporan BPK, ada beberapa permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemprov DKI, diantaranya pengecualian, pengendalian, dan pengamanan aset serta kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp 3,58 triliun yang belum memadai.
Di sisi lain, Djarot mengungkapkan, penyerapan anggaran di sebagian besar daerah rendah. Kondisi serupa juga terjadi di pemerintah pusat. Alhasil, kondisi perekonomian melemah.
"Makanya, saya mendorong teman-teman untuk terus mengenjot penyerapan anggaran," ujar Djarot.
Djarot menambahkan, pihaknya juga telah mengintruksikan dinas terkait yang mendapat catatan BPK atas adanya temuan kelebihan pembayaran. "Kami optimis batas waktu 60 hari setelah diterima hasil audit ini, kelebihan anggaran sudah dikembalikan ke kas daerah," pungkasnya.
