You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Sosialisasi Perhitungan TKDN Pejabat Jaktim
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

Pejabat Pembuat Komitmen di Jaktim Disosialisasikan Perhitungan TKDN

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menggelar sosialisasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Pekerjaan Konstruksi. Kegiatan yang digelar di Gedung Serbaguna Blok C kantor wali kota ini diikuti para pejabat pembuat komitmen (PPK) tingkat kelurahan, kecamatan dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Agar permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dapat terselesaikan

Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar mengatakan, kegiatan sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman tentang TKDN di bidang konstruksi. Karena itu Unit Pengelola Barang dan Jasa (UPBJ) sebagai pelaksana, mengundang narasumber berkompeten dibidang konstruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"Pejabat pembuat komitmen (PPK) diberikan pemahaman bagaimana meningkatkan komponen dalam negeri di proses pemilihan penyedia," katanya, Kamis (25/5).

Dinas PPKUKM Gelar Business Matching P3DN Gelombang Tiga

Diharapkan Anwar, sosialisasi ini memberi masukan, informasi dan solusi terhadap kendala yang dihadapi. Sehingga mereka memahami aturan tentang berapa tingkat komponen dalam negeri yang harus dipenuhi saat pengadaan barang/jasa.

Karena itu, dimintanya seluruh peserta berperan aktif memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari materi dengan baik. Kemudian mereka tidak segan berdiskusi, menyampaikan saran, persoalan yang dihadapi dan masukan kepada narasumber.

"Tujuannya agar permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dapat terselesaikan," tegasnya.

Kepala UPBJ Kota Administrasi Jakarta Timur, Retno  Setiowati menjelaskan, dalam proses pengadaan terutama di bidang konstruksi tidak semua barang berasal dari dalam negeri. Namun diharapkan, mereka tetap mengutamakan produk dalam negeri.

"Dari kegiatan ini semua PPK dan Pejabat Pengadaan bisa mendapat jawaban yang lebih pas dan sesuai ketentuan berlaku, agar kita bisa membangun kota Jakarta menjadi aman nyaman serta lebih baik," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Lurah Kalisari Minta Maaf Terkait Unggahan Foto AI, Petugas Disanksi

    access_time06-04-2026 remove_red_eye29250 personNurito
  2. Kasatpol PP Jaksel Pastikan Penertiban PKL di Jalan HR Rasuna Said Humanis

    access_time07-04-2026 remove_red_eye2045 personTiyo Surya Sakti
  3. PPSU Jelambar Himpun 144 Liter Minyak Jelantah

    access_time01-04-2026 remove_red_eye1924 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. DPP APWI Gelar Halal Bihalal Bersama Widyaiswara

    access_time01-04-2026 remove_red_eye1216 personFolmer
  5. Pemprov DKI Pastikan Gelar Lebaran Betawi 2026 Pekan Depan

    access_time03-04-2026 remove_red_eye1184 personFakhrizal Fakhri