You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Djarot Akan Coret Usulan Anggaran Pembangunan Gedung Baru di Pulau Seribu
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Pembangunan Gedung Baru di Pulau Seribu akan Ditolak

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu tidak lagi mengajukan anggaran untuk pembangunan gedung baru. Sebab, banyak pembangunan gedung baru seperti kantor Kejaksaan di Pulau Karya mangkrak alias terhenti.

Kita tolak, kecuali kalau untuk penyelesaian pembangunan dengan ubah format. Kalau baru, no (tidak)

"Kepulauan Seribu tidak boleh lagi ada pembangunan fisik karena banyak yang suka bangun tapi tak bisa diselesaikan. Contohnya, gedung perkantoran Kejaksaan di sebelah kantor ini," kata Djarot di kantor Sudin Teknis Kepulauan Seribu, Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jumat (10/7).

Taman Terpadu Pulau Harapan Jadi Favorit Warga

Pihaknya, kata Djarot, akan menolak usulan anggaran pembangunan gedung baru yang diajukan oleh Pemkab Kepulauan Seribu pada APBD Perubahan DKI 2015.

"Kita tolak, kecuali kalau untuk penyelesaian pembangunan dengan ubah format. Kalau baru, no (tidak)," tegasnya.

Namun, tambah Djarot, jika pembangunan fisik menyentuh langsung kehidupan masyarakat seperti pembangunan dermaga dan jalan, masih diperbolehkan.

"Kalau memang diperlukan ajukan segera dalam Perubahan APBD DKI tahun ini. Dan tolong difungsikan aset yang ada dengan baik," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1189 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1173 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye960 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye944 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye853 personBudhi Firmansyah Surapati