You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Ahok Minta PNS Taat Konstitusi
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Ahok Minta PNS Taat Konstitusi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengingatkan kepada pegawai negeri sipil (PNS) agar taat konstitusi. Jika ada PNS yang terus bermain baik anggaran maupun lobi-lobi dengan DPRD terancam akan dipecat.

Saya minta taat konstitusi saja. Bapak (Sotar) takut sama DPRD kalau gitu. Bapak minta tandatangan sama DPRD saja untuk posisi bapak kalau gitu, saya ngga mau tandatangan

Hal itu disampaikan Basuki, terkait dengan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK beberapa waktu lalu. Dalam rapat paripurna tersebut Basuki tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan. Padahal, setiap kepala daerah biasanya selalu menyampaikan tanggapan.

Dia curiga adanya permainan yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Sotar Harahap. Sebab surat kesepakatan antara BPK dan DPRD tidak dilaporkan kepada dirinya. Seharusnya sebagai PNS yang ditugaskan di DPRD bisa menjebatani antara legislatif dan eksekutif.

Sekwan Siap Fasilitasi DPRD secara Netral

"Saya minta taat konstitusi saja. Bapak (Sotar) takut sama DPRD kalau gitu. Bapak minta tanda tangan sama DPRD saja untuk posisi bapak kalau gitu, saya nggak mau tanda tangan," kata Basuki di Balaikota DKI, Senin (13/7).

Dia meminta kepada Sekwan agar selalu melaporkan kegiatan yang ada di DPRD. Sehingga Pemprov DKI dapat segera mengambil keputusan untuk tindak lanjutinya. "Bukan malah menelikung kami. Saya curiga ada beberapa PNS hobi lobi-lobi DPRD," ucapnya.

Basuki menilai peristiwa penyerahan LHP BPK ada unsur politiknya. Dia pun menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap yang melakukan kesalahan. "Jangan berpikir saya takut sama DPRD lho. Saya tidak takut sama siapapun. Saya cuma takut sama Tuhan. Mau demo silakan, saya lawan," tegasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1155 personTiyo Surya Sakti
  2. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1100 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 Disepakati Sebesar Rp 91,1 Triliun

    access_time28-10-2024 remove_red_eye991 personDessy Suciati
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye969 personDessy Suciati
  5. Posko Bersama Pilkada Jakarta di Kepulauan Seribu Resmi Beroperasi

    access_time27-10-2024 remove_red_eye895 personBudhi Firmansyah Surapati