DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap P2APBD 2022
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pemandangan umum fraksi - fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (P2APBD) tahun 2022, Senin (24/7).
Pemprov DKI dapat menjadikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai pijakan tunggal
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin dan dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Sejumlah masukan disampaikan saat rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta.
Pemandangan umum Fraksi PDIP yang dibacakan oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Stevani Octavia berharap Pemprov DKI segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memastikan agar semua bantuan sosial disalurkan tepat sasaran untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Jawaban Pj Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Dua Raperda"Kami juga berharap Pemprov DKI dapat menjadikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai pijakan tunggal untuk menentukan penyaluran semua jenis bantuan sosial. Pengawasan terhadap penyaluran bansos juga menjadi hal yang sangat mendasar," ujar Stevani Octavia.
Kemudian pemandangan umum Fraksi Demokrat DPRD dibacakan oleh Ali Muhammad Johan. Ia meminta Pemprov DKI agar dapat memastikan program KJP/KJMU dapat dimiliki oleh masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan.
Setelah pemandangan umum sembilan fraksi disampaikan, rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dilanjutkan dengan agenda jawaban Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
