You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dukcapil DKI, Sosialisasi, Penonaktifan NIK, Replikasi Aplikasi Dariku untuk Mu
photo Istimewa - Beritajakarta.id

Inovasi Aplikasi Dinas Dukcapil DKI Bakal Diaplikasikan di Lampung

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin menghadiri rapat kerja dalam kegiatan forum Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota/Kabupaten se-Provinsi Lampung yang digelar akhir pekan lalu.

Kerja sama yang telah dijalin ini tentunya menguntungkan kedua belah pihak

Budi Awaludin mengatakan, pihaknya hadir dalam rangka sosialisasi penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Jakarta untuk diimplementasikan di Provinsi Lampung.

“Serta replikasi aplikasi ‘Dariku Untukmu’ di Provinsi Lampung," ujar Budi Awaludin, dalam keterangan tertulis yang diterima beritajakarta.id, Rabu (26/7).

Ini Dasar Hukum Rencana Penonaktifan NIK Warga Tinggal di Luar Jakarta

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto menyambut baik kehadiran Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta dalam kegiatan yang dihadiri 16 kepala dinas Dukcapil Kota/Kabupaten se-Provinsi Lampung tersebut.

"Kerja sama yang telah dijalin ini tentunya menguntungkan kedua belah pihak," katanya.

Ia menambahkan, replikasi aplikasi ‘Dariku Untukmu’ di Provinsi Lampung memberikan manfaat lebih  kepada seluruh pemangku kebijakan dalam rangka pembangunan daerah.

"Hal ini seiring dengan tagline Provinsi DKI Jakarta, Sukses Jakarta untuk Indonesia," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11618 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1353 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1307 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1290 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye999 personBudhi Firmansyah Surapati