Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Selasa (5/12) sore.

Perlu waktu bagi perangkat daerah DKI Jakarta mempersiapkan seluruh prasarana dan sarana

Pembahasan pasal per pasal bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta digelar di Ruang Rapat Bapemperda sejak beberapa waktu lalu.

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Pant as Nainggolan mengatakan, pembahasan raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah harus selesai dan menjadi dasar bagi Pemprov DKI untuk melakukan pemungutan per tanggal 5 Januari 2024. Ini sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta PP Nomor 35 tahun 2023.

"Raperda Pajak dan Retribusi Daerah yang telah rampung dibahas cukup padat karena menggabungkan aturan hukum dari 19 pajak dan retribusi daerah di Jakarta menjadi satu perda. Ini wujud dari omnibus law," ujar Pantas Nainggolan, Selasa (5/12).

Ia menjelaskan, beberapa pajak daerah yang dibahas dalam raperda dan disahkan akan berlaku efektif pada tiga tahun setelah tahun 2022 atau mulai 2025.

"Perlu waktu bagi perangkat daerah DKI Jakarta mempersiapkan seluruh prasarana dan sarana serta efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat," jelasnya.

Ia memaparkan, pihaknya akan membawa hasil pembahasan raperda tentang Pajak dan Retrebusi Daerah yang telah rampung untuk disahkan melalui Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/12) besok.

"Raperda ini akan diparipurnakan untuk disahkan bersamaan dengan dua raperda yang sudah turun sebagai fasilitas dari Kemendagri yakni Perda Food Station dan Rencana Umum Energi Daerah. Prosedur Raperda Pajak dan Retribusi Daerah sudah berproses konsultasi bersama Kementerian Keuangan," paparnya.

Ia berharap, Raperda Pajak dan Retribusi Daerah yang akan disahkan menjadi Perda tidak sekadar menambah Pendapatan Asli Daerah, tapi juga ada unsur arahan, edukasi dan rekayasa sosial.

"Sehingga perilaku warga ke depan diarahkan ke hal-hal tertentu. Contoh, retribusi sampah yang diketahui menjadi salah satu masalah di Jakarta. Maka, raperda ini menjadi alat untuk mengiringi warga mendukung kebersihan lingkungan dan sebagainya," jelasnya.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati menambahkan, Raperda Pajak dan Retribusi Daerah yang telah rampung dibahas dan segera disahkan menjadi Perda ini sebagai payung hukum pemungutan kepada masyarakat.

"Kami bersyukur Raperda ini akan segera disahkan sebagai dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah,” tandasnya.