You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Kanwil KemenkumHAM Pastikan 14.291 Napi di DKI Punya Hak Pilih
....
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

Layanan Dinas Dukcapil untuk Warga Binaan Diapresiasi

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta, mengapresiasi Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta yang telah memberikan layanan kependudukan kepada warga binaan di Lapas, Rutan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).  

Kami pastikan 14.291 napi di DKI punya hak pilih,

Kepala Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta, Ibnu Chaldun mengatakan, dengan dukungan layanan yang diberikan Dinas Dukcapil DKI ini, sebanyak 14.291 atau sekitar 95,01 persen dari total 15.040 jumlah total warga binaan tidak kehilangan hak pilih dan akan mengikuti proses pencoblosan dalam Pemilu 2024.

"Kami pastikan 14.291 napi di DKI punya hak pilih," tegasnya, Rabu (7/2).

Pemkot Jakbar Sosialisasikan Pencegahan Kekerasan

Ibnu mengungkapkan, sejak November 2023 lalu pihaknya melakukan pendataan dengan dukungan Dinas Dukcapil DKI Jakarta. Secara teknis Kepala Disdukcapil DKI Jakarta membuat perjanjian kerjasama dengan kepala Rutan dan Lapas untuk melakukan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi sampai perekaman e-KTP.

Dari proses penetapan daftar pemilih sementara (DPS) hingga 21 Juni 2023, jelas Ibnu, terdata jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di lokasi khusus Rutan, Lapas dan LPKA sebanyak 14.762 orang.

Perkembangannya, hingga 6 Februari 2023 ini sebagian dari warga binaan telah bebas, mutasi ke Lapas lain di luar DKI Jakarta dan meninggal dunia sehingga terjadi pengurangan.

Selain para warga binaan, menurut Ibnu, sebanyak 641 petugas yang berjaga dan menjadi petugas KPPS di 56 TPS yang dibentuk akan menggunakan hak pilihnya di 8 Rutan, Lapas serta LPKA se-DKI Jakarta.

"Kami apresiasi dukungan Dinas Dukcapil dan KPU yang terus memberi arahan. Ke depan, kami siap bersinergi lebih baik," ucap Ibnu.

Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Budi Awalludin menambahkan, sinergisitas pihaknya dengan Kanwil Kemenkum HAM telah lama terjalin baik. Apalagi, kegiatan ini dalam rangka mensukseskan hajat nasional Pemilu 2024.

"Kami juga pastikan blanko KTP dari Kemendagri sudah tersedia. Sehingga tidak perlu lagi Suket di DKI Jakarta," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1156 personTiyo Surya Sakti
  2. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1101 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 Disepakati Sebesar Rp 91,1 Triliun

    access_time28-10-2024 remove_red_eye992 personDessy Suciati
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye970 personDessy Suciati
  5. Posko Bersama Pilkada Jakarta di Kepulauan Seribu Resmi Beroperasi

    access_time27-10-2024 remove_red_eye896 personBudhi Firmansyah Surapati