You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Posko Pengaduan THR Kembali Hadir di Kepulauan Seribu
....
photo Anita Karyati - Beritajakarta.id

Sudin Nakertransgi Kepulauan Seribu Buka Layanan Pengaduan THR

Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertransgi) Kepulauan Seribu membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2024.

Layanan konsultasi dan pengaduan 

Kepada Suku Dinas Nakertransgi Kepulauan Seribu, Zahrul Wildan mengatakan, Posko Pengaduan THR memberikan pelayanan di Kantor Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

"Posko memberikan layanan konsultasi dan pengaduan bagi para pekerja atau buruh yang tidak mendapatkan hak THR dari perusahaan tempat bekerja," ujarnya, Selasa (2/4).

Disdik Siapkan Posko Pelayanan KJMU di Lima Wilayah Kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu

Wildan menjelaskan, jika ditemukan ada perusahaan yang tidak memenuhi pemberian THR, maka pihak pengawas Sudin Nakertransgi Kepulauan Seribu akan memberi teguran, mediasi hingga sanksi.

Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

"Beleid terkait THR ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan," terangnya.

Ia menambahkan, posko pengaduan dibuka mulai pukul 07.00-14.00 WIB pada Senin hingga Kamis. Kemudian, pukul 07.00-14.30 WIB di hari Jumat.

"Laporan juga bisa disampaikan dengan menghubungi layanan pengaduan THR melalui telepon di nomor 085212635511 dan konsultasi di nomor 082299673887. Pelapor juga bisa memanfaatkan situs www.poskothr.kemnaker.go.id apabila posko tutup atau libur," ungkapnya.

Menurutnya, sejak layanan posko pengaduan dibuka pada 26 Maret hingga 1 April 2024 belum ada laporan yang masuk.

"Alhamdulillah, belum ada laporan dan aduan. Kami akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan agar hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan THR benar-benar dibayarkan sesuai ketentuan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Plt Wali Kota Jaktim Tinjau Posko Antitawuran di Batu Ampar

    access_time16-04-2025 remove_red_eye4273 personNurito
  2. DPRD Dukung Jakarta Jadi Kota Perfilman

    access_time14-04-2025 remove_red_eye1832 personFakhrizal Fakhri
  3. Kebakaran di Bawah Kolong Tol Wiyoto Wiyono Berhasil Dipadamkan

    access_time16-04-2025 remove_red_eye1680 personAnita Karyati
  4. Pemprov DKI Pastikan Rekrutmen 1.652 Petugas PPSU Transparan dan Bebas KKN

    access_time15-04-2025 remove_red_eye1612 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Langkah Pemprov Gunakan Truk Sampah Listrik Diapresiasi

    access_time14-04-2025 remove_red_eye1608 personFakhrizal Fakhri

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik