You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
kjp_istmw.jpg
photo Doc - Beritajakarta.id

Ahok Tolak Usulan Rincian Belanja KJP

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menolak saran Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membuat daftar rincian belanja penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sebab, kata Ahok, sapaan akrabnya, dengan laporan rincian pembelanjaan KJP yang tertuang dalam kwitansi justru akan membuka celah adanya penyelewengan dana KJP yang lebih besar.

Ga perlu ada laporan si A si B beli topi, baju. Tinggal gurunya awasin di A beli baju apa enggak? Beli buku apa enggak? Kalo laporan, bisa dipalsuin pake kwitansi. Kita bisa main

Dikatakan Ahok, masyarakat penerima KJP tidak perlu membuat rincian dana yang telah dibelanjakan dari KJP. "Ga perlu ada laporan si A si B beli topi, baju. Tinggal gurunya awasin di A beli baju apa enggak? Beli buku apa enggak? Kalo laporan, bisa dipalsuin pake kwitansi. Kita bisa main," ujar Ahok, di Balaikota, Kamis (10/4).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menilai, peran guru dalam mengawasi proses pendidikan anak didiknya nihil apabila sistem laporan digunakan untuk mengawasi aliran dana KJP. Dirinya juga berharap, peran pengawasan guru sebagaimana mestinya tetap berjalan dalam proses pendidikan. "Ya kalo dia bikin (laporan rincian dana), guru-gurunya kemana? Liatnya apa?," kata Ahok.

Basuki Serahkan Evaluasi KJP ke Kadisdik

Pihaknya, kata Basuki, sangat berharap semua stakeholder mengawasi penggunaan dana KJP. Terutama, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk agar dapat menjaring oknum-oknum yang terlibat dalam pemotongan dana KJP. "Sistem pengawasan saat ini lagi kita perbaiki. Nah makanya, kita harap Pak Lasro (Kadisdik DKI) bisa membersihkan orang-orang yang main segala macem itu loh," ucapnya.

Seperti diketahui, langkah pemprov DKI menata ulang sistem pengawasan aliran dana KJP terkait temuan ICW yang melansir adanya berbagai tindak penyelewengan dana KJP mulai dari pemotongan sebesar Rp 50-100 ribu.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

    access_time13-11-2026 remove_red_eye33462 personFakhrizal Fakhri
  2. Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

    access_time14-11-2026 remove_red_eye14686 personFakhrizal Fakhri
  3. Pramono Minta Jalan Longsor di Pasar Minggu Ditangani Permanen

    access_time11-11-2026 remove_red_eye8259 personDessy Suciati
  4. Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

    access_time13-11-2026 remove_red_eye5737 personFakhrizal Fakhri
  5. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye5422 personBudhi Firmansyah Surapati