KI - Dinkes DKI Gelar Sinergi Bimtek PPID RSUD dan Puskesmas
Komisi Informasi (KI) bersinergi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Informasi Publik di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe A, B, C dan D serta Puskesmas, Senin (3/6).
kami apresiasi kehadiran dari pelaksana PPID lingkup Dinas Kesehatan
Bimtek dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan, Petojo, Gambir, Jakarta Pusat.
Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat mengapresiasi atas komitmen Dinas Kesehatan yang telah menghadirkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) RSUD di seluruh level serta Puskesmas se-Provinsi DKI Jakarta.
Visitasi ke Kecamatan Tanah Abang, KI DKI Berikan Atensi Khusus“Dalam kesempatan ini, kami apresiasi kehadiran dari pelaksana PPID lingkup Dinas Kesehatan untuk semua RSUD dan Puskesmas,” ujar Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat.
Ia mengungkapkan, meskipun RSUD Tipe A dan B yang dilibatkan dalam pelaksanaan E-Monev badan publik tahun 2023, tetapi Dinas Kesehatan telah mengkoordinir semua RSUD tipe C dan D agar berbenah dan meningkatkan layanan informasi publik.
“Harapannya, semua badan publik meningkat pada kualifikasi informatif,” tuturnya.
Harry menegaskan, setiap Badan Publik perlu mengelola informasi karena setiap warga negara berhak mendapatkan hak atas informasi sesuai pasal 28 F UUD 1945. Untuk itu, Ada check and balance melalui partisipasi publik yang harus dilayani dengan baik.
Hary juga berharap, peserta yang mengikuti bimtek ini dapat implementatif berbenah sehingga lebih baik, menindaklanjuti kekurangan dan meningkatkan yang sudah ada. Sebab, PPID dibentuk ada konstitusi yang mewajibkan, sehingga berbenah sangat penting menuju monitoring dan evaluasi di tahun ini.
"PPID RSUD dan Puskesmas tidak perlu khawatir jika ada permintaan informasi, ada aturan dan mekanisme dalam menjawab," pintanya.
Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Nuniek Ria Sundari menambahkan, bimtek ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman keterbukaan informasi publik sehingga unsur baik RSUD maupun Puskesmss lebih optimal melakukan peningkatan secara operasional.
"Kami berharap badan publik informatif dapat meningkat di RSUD dan Puskesmas se-DKI Jakarta," tandasnya.
