You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
KI DKI Jakarta - BPJS Kesehatan Kanwil IV Bahas KIP
....
photo Istimewa - Beritajakarta.id

KI DKI Jakarta - BPJS Kesehatan Kanwil IV Bahas KIP

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat berharap BPJS Kesehatan dapat mengembangkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang kuat dan sesuai kebutuhan masyarakat saat ini.

"Kami mendorong pengembangan PPID,"

Harapan ini disampaikannya saat diskusi implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center, Jakarta Selatan, pada Senin (12/8).

“Kami mendorong pengembangan PPID  dengan adanya kewenangan atasan PPID di setiap wilayah BPJS kesehatan,” ujar Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat dalam keterangan tertulis, Selasa (13/8).

KI DKI Jakarta Undang 519 Badan Publik Ikut E- Movev 2024

Ia mengungkapkan, BPJS Kesehatan dapat menyebarkan informasi publik melalui berbagai media untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik seputar pelayanan kesehatan, khususnya program JKN.

Sebab, menurut Harry, keterbukaan informasi publik adalah hal prinsip dan sangat penting, apalagi BPJS Kesehatan sebagai badan publik yang secara berkelanjutan melayani masyarakat.

"Saat ini yang dibutuhkan oleh peserta JKN adalah informasi yang terbuka. Kami berharap dapat dibangun dialog dengan publik. Sebagai pelayan publik, berikanlah pelayanan terbaik," tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, KI DKI Jakarta saat ini sedang melaksanakan E-Monev yang diikuti sebanyak 519 badan publik. Namun, E-Monev bukan mengaudit, melainkan sebagai instrumen membenahi tata kelola layanan informasi publik di Jakarta.

"Komisi Informasi bukanlah auditor, namun melalui E-Monev akan banyak hal yang dapat ditingkatkan. Alat ini akan membenahi tata kelola secara komprehensif untuk meningkatkan kepercayaan publik," ungkapnya.

Ia juga memberikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen BPJS Kesehatan dalam membahas implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Terdapat nilai dan budaya keterbukaan informasi yang dijalankan secara konkret oleh BPJS," tandasnya.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Kanwil IV, Herman Dinata menuturkan, forum diskusi ini menjadi kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik di kalangan internal.

"Informasi yang kami kelola sangat banyak, mulai dari kepesertaan, iuran, hingga pelayanan kesehatan," ungkapnya.

Ia menambahkan, publik saat ini semakin sadar akan pelayanan jaminan kesehatan, sehingga pihaknya mengundang KI DKI Jakarta sebagai langkah mitigasi.

Sekadar diketahui diskusi dihadiri Kepala Cabang Herman Dinata Mihardja, Asisten Deputi (Asdep) SDMUK Kedeputian Wilayah IV BPJS Kesehatan Febri Yanti, serta jajaran BPJS Kesehatan Wilayah IV sebagai pelaksana PPID di setiap wilayah.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Relaunching Sirukim, Jamin Kemudahan dan Akuntabilitas Akses Rusunawa

    access_time27-05-2025 remove_red_eye1468 personDessy Suciati
  2. Kabar Gembira, Bansos KLJ, KPDJ dan KAJ Bulan Mei 2025 Mulai Dicairkan

    access_time24-05-2025 remove_red_eye1466 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. Optimalisasi Layanan Publik, Pramono Kenalkan Fitur Baru JAKI

    access_time28-05-2025 remove_red_eye1267 personDessy Suciati
  4. Rano Tegaskan Komitmen DKI Jamin Kesetaraan dan Kelola Keberagaman

    access_time27-05-2025 remove_red_eye1035 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. 100 Kucing Disterilisasi di Balai Penyuluhan Pertanian Kembangan

    access_time24-05-2025 remove_red_eye846 personTiyo Surya Sakti

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik