You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Indeks Demokrasi Indonesia DKI Jakarta Tertinggi
photo Jhon Syah Putra Kaban - Beritajakarta.id

Indeks Demokrasi Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

DKI Jakarta menjadi kota dengan tingkat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan nilai tertinggi tahun 2014 sebanyak 84,70 poin. Angka ini naik 13,52 poin dibandingkan 2013 sebesar 71,18.

Kesimpulan kita dengan adanya iklim demokrasi yang baik, bisa menjadi magnet kepada investor yang mau datang ke Indonesia ke depannya

Kepala Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, Sri Santo Budi mengatakan, terdapat tiga aspek demokrasi yang menjadi penilaian yaitu kebebasan sipil (dari 88,72 jadi 91,72), Hak-hak politik (55,08 jadi 73,94) dan lembaga-lembaga demokrasi (74,69 jadi 92,97).

"Metode pengumpulan ada empat sumber data yaitu, review surat kabar lokal, review dokumen perda dan pergub, focus group discussion dan wawancara mendalam," ujarnya, Kamis (13/8).

Inflasi Juli Capai 0,97 Persen

Namun, menurut Sri Santo, ada tiga variabel pada tahun 2014 yang juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu di antaranya kebebasan berkumpul dan berserikat (98,75 jadi 91,25), pemilu bebas dan adil (100,00 jadi 97,47) dan peran DPRD (67,38 jadi 66,26).

"Kesimpulan kita dengan adanya iklim demokrasi yang baik, bisa menjadi magnet kepada investor yang mau datang ke Indonesia ke depannya," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1182 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1156 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye941 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye923 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye843 personBudhi Firmansyah Surapati