You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemprov DKI Jakarta, Penghargaan, Indeks Reformasi Hukum, Kementerian Hukum RI
.
photo Istimewa - Beritajakarta.id

Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi menghadiri kegiatan refleksi akhir tahun 2024 Kementerian Hukum RI di Auditorium Kampus Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), Tangerang, Banten, Senin (16/12).

"Alhamdulillah saya bersyukur dan bangga,"

Mengambil tema, Membangun Sinergi untuk Indonesia Emas 2045: Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan sebagai Pilar Pembangunan Nasional, dalam acara tersebut juga diberikan penghargaan dalam berbagai kategori kepada kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota.

Provinsi DKI Jakarta masuk dalam nominasi tiga terbaik kategori indeks reformasi hukum tingkat pemerintah provinsi. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas kepada Pj Gubernur Teguh.

ASN dan Warga di Kelurahan Rawa Barat Ikuti Sosialisasi Kelompok Kadarkum

Alhamdulillah saya bersyukur dan bangga. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta yang telah berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, transparan, dan berkualitas untuk melayani kepentingan masyarakat, serta dalam rangka mewujudkan transformasi Jakarta menuju kota global,” jelas Pj Gubernur Teguh.

Sementara itu, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas berharap, menuju Indonesia Emas 2045, reformasi hukum bukan menjadi slogan saja, tetapi menjadi pilar penting dalam pembangunan nasional. Sehingga penghargaan ini menjadi wujud sinergi antarlembaga dan kontribusi seluruh elemen bangsa yang menjadi kunci utama untuk memberikan pelayanan publik, penegakan hukum, dan perlindungan HAM agar berjalan optimal demi kemajuan bangsa.

Ia juga menekankan, proses transformasi dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang kini dipecah menjadi tiga, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, agar dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia.

”Saya berharap dan kami terbuka untuk mendapatkan pengawasan, baik eksternal maupun internal. Kepada Ombudsman yang mempunyai tugas mengawasi setiap kebijakan publik, saya mohon bantuannya untuk memberi masukan kepada kementerian hukum agar kementerian ini bisa menjadi pelopor dalam keterbukaan informasi,” tandas Supratman.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. 14.485 Wisatawan Telah Kunjungi Kepulauan Seribu

    access_time03-04-2025 remove_red_eye764 personAnita Karyati
  2. Monas Siap Sambut Wisatawan Libur Lebaran

    access_time30-03-2025 remove_red_eye748 personDessy Suciati
  3. Andilan Potong Kebo Tradisi Lebaran Ala Betawi

    access_time29-03-2025 remove_red_eye689 personFolmer
  4. Hari Lebaran, 26.581 Pemudik Tinggalkan Jakarta dari Stasiun Pasar Senen

    access_time31-03-2025 remove_red_eye645 personDessy Suciati
  5. Warga dan Pimpinan OPD Hadiri Open House Bersama Gubernur Pramono

    access_time31-03-2025 remove_red_eye639 personAldi Geri Lumban Tobing

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik