You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Lindungi Ekosistem Laut, Komisi B Apresiasi Pemprov DKI Setop Pengerukan Pasir Ilegal
photo Istimewa - Beritajakarta.id

Ade Suherman Apresiasi Penghentian Pengerukan Pasir Ilegal di Pulau Gugus Lempeng

Legislator Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ade Suherman mengapresiasi langkah tegas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghentikan pengerukan pasir laut ilegal oleh pihak swasta di Pulau Gugus Lempeng, Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu.

"Keberpihakan yang nyata terhadap pelestarian lingkungan"

Ade mengatakan, penghentian pengerukan pasir laut ilegal yang rencananya diduga untuk keperluan pengembangan resort di Pulau Biawak tersebut menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem laut.

"Saya memberikan apresiasi atas langkah tegas Pemprov DKI Jakarta dalam menghentikan aktivitas pengerukan pasir laut ilegal. Keputusan ini menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan ekosistem laut," ujarnya, Jumat (24/1). 

Pemprov DKI Setop Aktivitas Pengerukan Pasir Laut Ilegal di Pulau Biawak

Ade menilai, langkah tegas Pemprov DKI ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang mendukung masyarakat pesisir.

Ia tegas meminta agar para pelaku usaha harus patuh pada peraturan sebelum melakukan aktivitasnya, salah satunya mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

"Tanpa izin resmi, dampak kerusakan lingkungan bisa menjadi tidak terkendali. Pemprov DKI perlu memperkuat pengawasan, sosialisasi, dan edukasi kepada pelaku usaha agar semua aktivitas sesuai regulasi," terangnya.

Menurutnya, aktivitas pengerukan pasir laut ilegal tersebut dapat berdampak pada kerusakan hutan mangrove. Untuk itu, Ade mendorong agar seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat bersama-sama merehabilitasi hutan mangrove. 

"Hutan mangrove memiliki peran penting sebagai pelindung alami dari abrasi dan habitat ekosistem laut. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat lokal, akademisi, dan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dalam merehabilitasi hutan mangrove," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Perkuat Penanganan Kanker, Pram Resmikan Gedung Aura Oncology Center RSUD Pasar Minggu

    access_time30-10-2026 remove_red_eye7204 personDessy Suciati
  2. Ancol Berdzikir dan Bershalawat Perkuat Nilai Spiritual Menuju Kota Global

    access_time31-10-2026 remove_red_eye4899 personAnita Karyati
  3. Petugas Dishub Evakuasi Mobil Patah As Roda di Cengkareng

    access_time02-11-2026 remove_red_eye3576 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Kepala Bappeda DKI Jakarta Atika Nur Rahmania Tutup Usia

    access_time04-11-2026 remove_red_eye3334 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pramono Pastikan Rapelan Gaji PJLP DKI Mulai Dicairkan Bertahap

    access_time30-10-2026 remove_red_eye2685 personDessy Suciati