Legislator Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ade Suherman mengapresiasi langkah tegas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghentikan pengerukan pasir laut ilegal oleh pihak swasta di Pulau Gugus Lempeng, Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu.

"Keberpihakan yang nyata terhadap pelestarian lingkungan"

Ade mengatakan, penghentian pengerukan pasir laut ilegal yang rencananya diduga untuk keperluan pengembangan resort di Pulau Biawak tersebut menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem laut.

"Saya memberikan apresiasi atas langkah tegas Pemprov DKI Jakarta dalam menghentikan aktivitas pengerukan pasir laut ilegal. Keputusan ini menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan ekosistem laut," ujarnya, Jumat (24/1). 

Ade menilai, langkah tegas Pemprov DKI ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang mendukung masyarakat pesisir.

Ia tegas meminta agar para pelaku usaha harus patuh pada peraturan sebelum melakukan aktivitasnya, salah satunya mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

"Tanpa izin resmi, dampak kerusakan lingkungan bisa menjadi tidak terkendali. Pemprov DKI perlu memperkuat pengawasan, sosialisasi, dan edukasi kepada pelaku usaha agar semua aktivitas sesuai regulasi," terangnya.

Menurutnya, aktivitas pengerukan pasir laut ilegal tersebut dapat berdampak pada kerusakan hutan mangrove. Untuk itu, Ade mendorong agar seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat bersama-sama merehabilitasi hutan mangrove. 

"Hutan mangrove memiliki peran penting sebagai pelindung alami dari abrasi dan habitat ekosistem laut. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat lokal, akademisi, dan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dalam merehabilitasi hutan mangrove," tandasnya.