Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menggelar visitasi ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2024.

" menyampaikan langsung rekomendasi hasil E-Monev,"

Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Agus Wijayanto Nugroho mengatakan,  visitasi bertujuan menyampaikan rekomendasi hasil E-Monev 2024.

"Kami datang ke kantor Bakesbangpol DKI untuk menyampaikan langsung rekomendasi hasil E-Monev 2024 serta meminta tindak lanjutnya," ujar Agus Wijayanto Nugroho, Selasa (18/2).

Agus mengungkapkan, Bakesbangpol DKI Jakarta merupakan salah satu badan publik yang berpotensi meraih predikat Informatif dalam pelaksanaan E-Monev. Sebab, capaian yang telah diraih pada tahun sebelumnya di posisi predikat Cukup Informatif.

"Kami berharap pada tahun 2025 meningkat menjadi Informatif," ungkapnya.

Agus memaparkan, beberapa poin rekomendasi perbaikan yang dapat segera ditindaklanjuti oleh Bakesbangpol DKI Jakarta di antaranya, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam memperoleh informasi publik, pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik, permohonan informasi, uji konsekuensi, penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik, serta pendokumentasian informasi publik.

"Mohon rekomendasi diatensi dan dipenuhi mengingat waktu pelaksanaan E-Monev 2025 masih cukup lama. Bakesbangpol DKI memiliki peran dan fungsi vital sehingga hendaknya menjadi lokomotif Badan Publik Informatif di Jakarta," pintanya.

Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol DKI Jakarta, Tumpal Datner menjelaskan, pihaknya segera menindaklanjuti masukan dan rekomendasi perbaikan hasil E-Monev 2024.

"Kami segera memperbaiki dan melengkapi apa yang kurang, terutama berkaitan dengan SOP yang banyak menjadi poin rekomendasi dan segera dipenuhi sehingga meraih predikat informatif pada pelaksanaan E-Monev 2025," jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus berkolaborasi dengan KI DKI Jakarta untuk melaksanakan berbagai kegiatan serta mendorong keterbukaan informasi publik khususnya pada partai politik.

"Kami juga akan meminta parpol mengalokasikan anggaran untuk membangun jaringan website dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik," tandasnya.