Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta terus mendorong Perumda Pembangunan Sarana Jaya menjadi badan publik berpredikat informatif.

" meningkat lagi menjadi informatif,"

Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin mengatakan, pihaknya mendorong Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebagai salah satu badan publik di Jakarta untuk meningkatkan predikat dari cukup informatif menjadi informatif pada tahun 2025.

“Kami mengapresiasi sambutan baik dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang telah menerima rekomendasi hasil E-Monev 2024 dengan predikat Cukup informatif. Diharapkan ke depannya lebih meningkat lagi menjadi informatif," ujar Luqman Hakim Arifin, dalam keterangan tertulis, Selasa (18/2).

Luqman optimistis Perumda Pembangunan Sarana Jaya sangat mungkin meningkatkan predikat dari 'cukup informatif' menjadi informatif mengacu pada tindak lanjut rekomendasi yang telah diserahkan oleh KI DKI Jakarta.

Ia juga menyoroti sebanyak 67 dari 519 badan publik di Jakarta yang telah mengikuti E-Monev 2024 dinyatakan informatif. Untuk itu, diperlukan upaya lebih masif untuk meningkatkan keterbukaan informasi termasuk melalui kolaborasi dan sinergi antarbadan publik.

“Kami mendorong penerapan sistem omni-channel agar data dan informasi dapat diakses dari berbagai platform, terutama melalui website resmi,” paparnya.

KI DKI Jakarta, lanjut Luqman, juga akan meluncurkan program Coaching Clinic bagi badan publik yang membutuhkan pendampingan guna meningkatkan keterbukaan informasi.

Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Arjo Broto mengapresiasi kunjungan komisioner KI DKI Jakarta untuk menyerahkan rekomendasi hasil E-Monev 2024.

“Kami sangat berterima kasih atas kesempatan silaturahmi ini. Tentu menjadi kebanggaan bagi Sarana Jaya karena meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan integritas dan komitmen kami terus berupaya melakukan pemulihan serta membangun kepercayaan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemahanan keterbukaan informasi untuk disampaikan kepada publik sangat penting.

“Sebagai BUMD yang sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya harus memastikan seluruh kegiatannya dapat diakses oleh masyarakat terutama yang memberikan manfaat langsung,” tandasnya.