Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuka posko pengaduan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di 44 kecamatan. Posko pengaduan tersebut mulai efektif per Maret 2025.

"Semuanya 44 kecamatan akan mempunyai tempat aduan,"

"Sudah diputuskan, semuanya 44 kecamatan akan mempunyai tempat aduan. Jadi efektif ini nanti bulan Maret," ujar Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/3).

Pramono mengatakan, bantuan sosial pendidikan melalui KJP dan KJMU tahun 2025 ini telah dibahas dalam rapat yang diselenggarakan hari ini. Hasil rapat memutuskan sebanyak 705 ribu siswa yang akan menerima bantuan KJP.

"Sekarang datanya sudah dimiliki, tadi sudah dirapatkan dan saya sudah putuskan 705 ribu orang yang akan menerima," kata Pramono.

Ia menjelaskan, Pemprov DKI akan melakukan pembaruan data penerima KJP. Sebelumnya, sambung Pramono, terdapat penurunan jumlah penerima KJP menjadi hanya 525 ribu siswa. Namun jumlah tersebut akan diperbarui menjadi sekitar 705 ribu siswa.

"Jadi pada prinsipnya akan dilakukan pembaruan data, memang ada penurunan yang luar biasa dari sebelumnya. Kemudian kita akan kembalikan ke angka kurang lebih 705 ribu orang yang akan menerima," jelas Pramono.

Sementara untuk jumlah penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) terdapat sekitar 15 ribu penerima dan akan bertambah menjadi 20 ribu pada tahun depan. Pramono menyampaikan, pembagian KJP dan KJMU akan dilakukan pada akhir Maret sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 H/2025 M.

"Sehingga sudah diputuskan mudah-mudahan pada akhir Maret ini sebelum Lebaran sudah bisa kita bagikan," ungkap Pramono.

Selain itu, Pramono juga memastikan Pemprov DKI akan memutihkan ijazah seluruh siswa yang tertahan oleh pihak sekolah.

"Ijazah yang tertahan di semua tingkatan nanti akan kita putihkan, kalau ijazahnya seperti yang pernah disampaikan bu Ima akan dilakukan oleh Baznas Bazis DKI," tandas Pramono.