Ketua DPRD Sebut Kepercayaan Publik Terhadap Pemprov DKI Terus Meningkat
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyampaikan rasa bangganya atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemprov DKI Jakarta dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Pengawasan yang kami lakukan berjalan maksimal,"
Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil dari kolaborasi kuat antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta dalam menjalankan peran masing-masing.
“Ini adalah kerja bersama antara eksekutif dan legislatif. Pengawasan yang kami lakukan berjalan maksimal, dan hasilnya terpancar dari audit BPK hari ini,” ujar Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/5).
Raih WTP Sejak 2017, Pramono: Pengelolaan Keuangan DKI Konsisten dan BerkelanjutanKhoirudin menambahkan, warga Jakarta patut berbangga karena DKI menjadi provinsi dengan capaian tertinggi secara nasional dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Pemprov DKI terus meningkat,” lanjutnya.
Ia menyebut, Pemprov DKI mencatat persentase capaian sebesar 87 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 75 persen.
“Semoga ini semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap Pemprov DKI dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan efektif,” kata Khoirudin.
Lebih lanjut, Khoirudin memastikan, DPRD DKI akan mengawal secara ketat tindak lanjut berbagai rekomendasi dari BPK yang harus diselesaikan dalam waktu 60 hari ke depan.
“Salah satu fokus pengawasan kami adalah penanganan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) yang masih belum tertangani,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI kembali meraih opini WTP dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2024. Ini menjadi kali kedelapan berturut-turut DKI Jakarta memperoleh predikat tertinggi dalam audit keuangan sejak tahun 2017.
Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan, opini WTP diberikan berdasarkan empat aspek utama di antaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan
informasi keuangan.
