Dukung Pembangunan IKN, Pemprov DKI Jalin Kerja Sama dengan PT Bina Karya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dengan PT Bina Karya (Persero) di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/6).
"Kelancaran keberlangsungan pembangunan yang ada di IKN,"
Kerja sama ini melibatkan tiga BUMD DKI Jakarta, yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), dan Perumda Pasar Jaya, serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
"Hari ini kita melakukan kerja sama, Pemerintah Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya untuk kelancaran keberlangsungan pembangunan yang ada di IKN," ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Kemendagri Beri Penghargaan Pemprov DKI di AKPD 2024Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dukungan termasuk dalam hal pengelolaan sampah yang nantinya bisa menjadi persoalan di IKN. Menurutnya, pengalaman Jakarta dalam pengelolaan sampah dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi IKN.
"Bagaimana dan cara pengelolaannya tentunya pengalaman Jakarta bisa menjadi role model," kata dia.
Pramono menyampaikan, masalah pengelolaan sampah di Jakarta kini menjadi primadona bagi banyak pengusaha. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang sendiri saat ini memiliki tumpukan sampah hingga 55 juta ton. Sedangkan volume sampah harian Jakarta mencapai 7.700 ton.
Untuk mengelola permasalahan sampah tersebut, Jakarta nantinya akan membangun empat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) dengan kapasitas masing-masing 2.500 ton per hari.
"Kalau 2.500 x 4 sesuai dengan arahan Bapak Presiden, 10.000, maka Bantar Gebang itu 25-30 tahun nggak habis sampahnya," ujarnya.
Karena itu, Pramono pun meminta seluruh jajaran direksi BUMD yang terlibat agar memberikan dukungan penuh kepada PT Bina Karya (Persero).
Kepala BPBUMD Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat menyampaikan, kerja sama ini merupakan langkah strategis kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan PT Bina Karya untuk peningkatan kompetensi dan kajian pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Lingkup kerja sama meliputi peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan sampah, peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan infrastruktur, peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan transportasi, serta peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan pasar.
"Dalam jangka panjang masih terdapat potensi kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan dukungan atas pembangunan IKN, antara lain seperti pengelolaan air bersih, pengelolaan air limbah, energi, pangan, maupun pariwisata," lanjut Syaefuloh.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengapresiasi dukungan Pemprov DKI dalam mengelola infrastruktur IKN, yang akan segera diserahkan Kementerian PUPR kepada Otorita IKN. Kerja sama inu juga meliputi pengelolaan sampah.
Menurutnya, pengalaman Pemprov DKI dalam mengelola TPST Bantargebang sangat dibutuhkan, mengingat TPST di IKN sudah selesai dibangun dengan kapasitas 7 ton dan volume sampah diperkirakan akan terus meningkat.
"Jadi saya kira pengalaman DKI mengelola Bantargebang menjadi hal yang sangat kami butuhkan," kata Basuki.
Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan air minum di IKN. Basuki mengungkapkan bahwa proses lelang untuk pengoperasian fasilitas ini sedang berjalan.
"Badan usaha otorita PT Bina Karya belajar kepada BUMD-BUMD yang ada di DKI Jakarta untuk pengelolaan infrastruktur, pengelolaan sampah, pengelolaan air, itu semua ada di DKI Jakarta ini," tandas Basuki.
