You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DPRD DKI Prioritaskan Anggaran Pengendalian Banjir
photo Fakhrizal Fakhri - Beritajakarta.id

DPRD DKI Prioritaskan Anggaran Pengendalian Banjir

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menegaskan penanggulangan banjir di ibu kota menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD DKI Jakarta 2026.

"Dampaknya dapat dirasakan masyarakat,"

Hal ini disampaikannya usai penandatanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026.

Khoirudin mengatakan, DPRD melalui Komisi D telah memastikan anggaran difokuskan untuk program-program penanganan banjir yang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

DPRD DKI dan Pemprov Sepakati MoU KUA-PPAS APBD 2026

"Kami di Komisi D sudah memastikan bahwa anggaran betul-betul diarahkan untuk penanganan banjir, sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat," ujarnya, Rabu (13/8).

Salah satu program yang menjadi fokus utama adalah percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) normalisasi Kali Ciliwung. Menurut Khoirudin, proyek ini masih menyisakan sekitar 11 kilometer.

Lebih lanjut, Khoirudin menambahkan bahwa proses pembebasan lahan bagi warga yang terdampak proyek akan mendapat perhatian khusus.

“Ganti untung bagi warga yang tanahnya terkena proyek normalisasi anggarannya sudah kami alokasikan,” tandasnya.

Khoirudin berharap, dengan percepatan normalisasi Kali Ciliwung, banjir di Jakarta bisa semakin terkendali dan tidak lagi menjadi persoalan tahunan yang terus berulang.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye9509 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1306 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1217 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1170 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye953 personBudhi Firmansyah Surapati