You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Sosialisasi PBG, RDTR, Jakbar
photo Tiyo Surya Sakti - Beritajakarta.id

Sosialisasi PBG dan RDTR di Jakbar Diikuti 500 Peserta

Sebanyak 500 peserta mengikuti sosialisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Ruang MH Thamrin, Kantor Wali Kota Jakarta Barat. 

"Mencegah adanya bangunan liar"

Sekretaris Kota Jakarta Barat, Firmanudin Ibrahim mengatakan, sosialisasi ini sangat penting agar masyarakat mengetahui prosedur dan manfaat dari PBG dan RDTR, serta memahami bahwa aturan-aturan tersebut dibuat untuk kepentingan bersama.

"Melalui pemahaman yang baik, kita dapat mencegah adanya bangunan liar, sengketa lahan, dan ketidakteraturan tata kota di Jakarta Barat," ujarnya, Rabu (17/9). 

UP PM-PTSP Jagakarsa dan Cipedak Diseminasikan Inovasi Layanan

Firmanudin menjelaskan, pembangunan kota tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran serta aktif masyarakat. Sebab, dengan PBG ini warga bisa memastikan bahwa setiap bangunan yang didirikan aman, tertata rapi, dan sesuai peruntukan lahan.

Kemudian, dengan adanya RDTR maka bisa menjadi panduan bagi warga dalam memanfaatkan ruang di wilayahnya. Sehingga, pembangunan dapat diarahkan sesuai dengan perencanaan yang akan berdampak pada lingkungan tempat tinggal yang lebih nyaman, tertib, dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. 

"Saya berharap, melalui kegiatan ini, peserta dapat memperoleh informasi yang jelas agar apabila ingin mendirikan atau merenovasi bangunan, prosesnya bisa dilakukan sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," bebernya. 

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Heru Sunawan menuturkan, sosialisasi ini dilakukan untuk mengimplementasikan atau mewujudkan amanat dari Undang Undang Cipta Kerja. 

Menurutnya, sosialisasi yang dihadiri 500 peserta dari unsur pemerintah, pengurus lingkungan, hingga pelaku usaha ini bertujuan memastikan pembangunan sesuai standar teknis, hukum, dan keselamatan. Selain itu, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penataan ruang yang aman, nyaman, dan produktif. 

"Kami harapkan nantinya tidak banyak kesalahan pada saat proses permohonan karena warga sebagai pemilik lahan atau bangunan harus tahu aturan supaya tidak terjadi miss informasi dalam prosesnya," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

    access_time13-11-2026 remove_red_eye33788 personFakhrizal Fakhri
  2. Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

    access_time14-11-2026 remove_red_eye15231 personFakhrizal Fakhri
  3. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye7873 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

    access_time13-11-2026 remove_red_eye5942 personFakhrizal Fakhri
  5. Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

    access_time16-11-2026 remove_red_eye3854 personAnita Karyati