You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemusnahan obat-obatan terlarang di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur
photo Nurito - Beritajakarta.id

67.605 Obat Ilegal Hasil Penindakan di Jaktim Dimusnahkan

Sebanyak 67.605 butir obat ilegal dari berbagai jenis dan merek hasil penindakan di Jakarta Timur dimusnahkan di halaman Kantor Kecamatan Ciracas. Prosesi pemusnahan dipimpin langsung Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin.

"Melindungi masyarakat"

Munjirin mengatakan, seluruh obat ilegal tersebut merupakan hasil razia yang di 10 wilayah kecamatan di Jakarta Timur.

"Penindakan ini bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat keras dan narkoba ilegal," ujarnya, Senin (15/12).

Toko Kosmetik Jual Obat Golongan G Tanpa Izin di Matraman Ditindak

Munjirin menjelaskan, obat yang dimusnahkan antara lain Amitriptilin, Haloperidol, Tramadol, Trihexyphenidyl, Klorpromazin hingga Dekstrometorfan.

Munjirin menegaskan, akan terus melakukan razia terhadap tempat-tempat yang menjual obat ilegal karena rentan penyalahgunaan dan bisa menganggu kesehatan warga.

"Saya juga mengimbau masyarakat agar tidak mengonsumsi obat tanpa resep dokter karena dapat berdampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental," imbuh ya.

Sementara itu, Camat Ciracas, Panangaran Ritonga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan penindakan dan pemusnahan obat tersebut.

"Obat daftar G ini seharusnya hanya dijual di apotek dengan resep dokter, tapi beredar bebas di lingkungan masyarakat, sehingga hari ini kami musnahkan," ucapnya.

Sementara itu, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jakarta Timur, Muhammad Zulmanah mengapresiasi langkah pemusnahan obat-obatan terlarang tersebut. Sebab, peredaran obat keras ilegal dapat menjadi pintu masuk penyalahgunaan Narkoba.

"Obat seperti Tramadol dan sejenisnya ini rawan dikonsumsi remaja," tegasnya.

Ia mengimbau para pemilik toko, khususnya toko obat dan kosmetik agar tidak lagi menjual obat-obatan tanpa izin edar karena melanggar aturan.

"Secara hukum, kewenangan penindakan berada pada kepolisian dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia karena peredaran obat keras ilegal diatur dalam Undang Undang Kesehatan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. TPHP Cengkareng Dirancang Jadi Destinasi Wisata

    access_time17-09-2026 remove_red_eye3151 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. Pendataan Awal Pengadaan Tanah MRT Thamrin-Kwitang Dimulai

    access_time19-09-2026 remove_red_eye1803 personFakhrizal Fakhri
  3. 17 Unit Pemadam Tangani Kebakaran di Permukiman Padat Jelambar

    access_time14-09-2026 remove_red_eye1356 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Sudinhub Jakbar Rekayasa Lalin Kolong Fly Over Pesing

    access_time14-09-2026 remove_red_eye1210 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Pendaftaran Uji Coba LRT Kelapa Gading-Manggarai Dibuka untuk Umum

    access_time14-09-2026 remove_red_eye853 personAldi Geri Lumban Tobing