Raperda Kesehatan Daerah Didorong Perkuat Edukasi dan Gaya Hidup Sehat
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana mendorong pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Kesehatan Daerah menjawab persoalan layanan kesehatan secara menyeluruh. Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, percepatan penanganan pasien, hingga penguatan upaya pencegahan penyakit.
"Pelayanan harus terintegrasi,"
Menurut Yudha, sektor kesehatan merupakan salah satu aspek paling penting di Pemprov DKI Jakarta selain pendidikan. Sebab itu, ia meminta, Raperda Sistem Kesehatan Daerah memuat indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) yang jelas bagi setiap fasilitas layanan kesehatan.
“Jangan sampai warga yang sakit, pulang dari rumah sakit bukannya sembuh malah sakit lagi. Harus ada KPI rumah sakit, mana yang pasiennya sembuh, mana yang tingkat pasien kambuhnya tinggi,” ujar Yudha, Rabu (13/5).
Bapemperda Serap Masukan Publik Bahas Raperda Sistem Kesehatan DaerahIa menilai, lamanya waktu tunggu pasien di rumah sakit masih menjadi keluhan masyarakat. Menurut dia, waktu tunggu pelayanan kesehatan, termasuk pengambilan obat perlu dipangkas agar pelayanan lebih efektif dan nyaman bagi warga.
Yudha mengatakan, pihaknya telah mengusulkan sistem pengantaran obat ke rumah pasien. Saat ini layanan tersebut sudah diterapkan di sejumlah rumah sakit daerah, sehingga diharapkan dimasukkan ke dalam Raperda sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Selain itu, Yudha juga meminta percepatan layanan pemeriksaan penunjang seperti MRI, CT scan, dan X-ray, terutama bagi pasien dalam kondisi darurat.
“Pelayanan harus terintegrasi, berbasis online, dan didukung data yang lengkap,” ucapnya.
Di sisi lain, Yudha juga mendorong pentingnya pendekatan preventif dalam sistem kesehatan daerah. Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga perlu memperkuat edukasi kesehatan berbasis komunitas.
Ia menyebut, tren komunitas hidup sehat di Jakarta, seperti olahraga, senam, lari, hingga berbagai aktivitas kebugaran lainnya, perlu mendapat dukungan dari Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Yang paling utama itu preventif dulu supaya warga tidak sakit dan hidup sehat,” katanya.
Selain gaya hidup sehat, Yudha turut menyoroti kualitas makanan yang beredar di sekolah, pasar, hingga minimarket. Ia meminta, Pemprov DKI melakukan pengawasan lebih ketat lantaran sejumlah penyakit tidak menular mengalami peningkatan signifikan di ibu kota.
“Diabetes meningkat tajam dari 2023 sampai 2025. Gagal ginjal naik, hipertensi hampir satu juta kasus di DKI Jakarta, kemudian TBC juga harus menjadi perhatian,” katanya.
Yudha menambahkan, penanganan kesehatan di Jakarta perlu dilakukan secara kolaboratif dengan daerah penyangga agar lebih optimal.
Di sisi anggaran, Yudha juga menyinggung usulan mandatory spending anggaran kesehatan sebesar 10 persen dari total APBD. Menurut dia, kebijakan tersebut dapat berjalan efektif selama penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan tepat sasaran.
Ia menekankan, kegiatan yang dinilai kurang prioritas dapat dialihkan untuk kebutuhan layanan kesehatan yang lebih mendesak, seperti penambahan tenaga kesehatan maupun pengadaan alat medis.
“Anggaran harus dioptimalkan untuk kebutuhan masyarakat, misalnya percepatan diagnosis melalui CT scan dan MRI,” tandasnya.
