Hadapi Disrupsi Digital, KPID Dorong Literasi Media Lewat Televisi dan Radio
Di tengah derasnya arus informasi digital yang semakin masif dan sulit dikendalikan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta bersama Lintas Generasi Aktivis PRO JAKARTA menggelar diskusi publik bertajuk 'Ayo Menonton TV dan Dengar Radio di Tengah Disrupsi Digital' di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.
"Filterisasi mana informasi benar dan salah,"
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan literasi media sekaligus mengajak masyarakat kembali memanfaatkan televisi dan radio sebagai sumber informasi yang telah melalui proses verifikasi, menjunjung tanggung jawab jurnalistik, dan berada di bawah pengawasan regulasi penyiaran.
Diskusi menghadirkan Ketua KPID DKI Jakarta periode 2018–2022, Kawiyan; aktivis Jakarta, Raden Umar; serta tokoh masyarakat Jakarta, Aminullah. Ketiganya membahas tantangan penyebaran informasi di era digital dan pentingnya membangun budaya bermedia yang sehat.
KPID DKI Terus Perkuat Pengawasan Lembaga PenyiaranKetua KPID DKI Jakarta, Ahmad Sulhy mengatakan, gerakan kembali menonton televisi dan mendengarkan radio menjadi salah satu program strategis KPID untuk mendorong masyarakat memperoleh informasi yang akurat, kredibel, dan bertanggung jawab.
"Di era digitalisasi yang begitu masif seperti sekarang ini, kita tidak kekurangan informasi. Bahkan sebaliknya, informasi, baik hiburan maupun edukasi, membanjiri kehidupan kita setiap hari. Karena itu, filterisasi menjadi penting untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah," ujar Ahmad Sulhy, Senin (27/7).
Menurutnya, derasnya arus informasi melalui media sosial turut meningkatkan penyebaran hoaks, disinformasi, dan manipulasi informasi yang berpotensi memecah belah masyarakat serta menimbulkan keresahan.
Sebab itu, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, salah satunya melalui lembaga penyiaran televisi dan radio yang menjalankan fungsi jurnalistik sesuai regulasi.
Di sisi lain, ancaman penyebaran hoaks di Indonesia juga masih tergolong tinggi. Berdasarkan riset Lanskap Hoaks 2024 Semester I yang diterbitkan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), terdapat 1.579 konten hoaks yang beredar sepanjang Januari hingga Juni 2024. Mayoritas hoaks menyebar melalui media sosial, seperti Facebook, X, TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Tema yang paling banyak ditemukan berkaitan dengan politik dan pemilu, disusul isu kesehatan, pemerintahan, kriminalitas, dan ekonomi.
MAFINDO juga mengingatkan bahwa menjelang berbagai momentum politik di daerah, potensi penyebaran disinformasi akan semakin meningkat apabila tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi.
Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas politik nasional, Jakarta menjadi salah satu daerah dengan tingkat penggunaan internet dan media sosial tertinggi di Indonesia. Tingginya aktivitas digital tersebut membuat masyarakat semakin rentan menjadi sasaran hoaks, propaganda, manipulasi informasi, hingga ujaran kebencian yang dapat memengaruhi opini publik dan mengganggu kohesi sosial.
Karena itu, penguatan literasi media melalui televisi dan radio dinilai semakin relevan. Selain menerapkan prinsip verifikasi dan keberimbangan, kedua media tersebut juga berada di bawah pengawasan regulator sehingga dapat menjadi sumber informasi yang lebih tepercaya.
Melalui gerakan 'Ayo Menonton TV dan Dengar Radio di Tengah Disrupsi Digital', KPID DKI Jakarta bersama Lintas Generasi Aktivis PRO JAKARTA mengajak masyarakat lebih bijak memilih sumber informasi, tidak mudah mempercayai kabar yang belum terverifikasi, serta mengutamakan media penyiaran yang menjalankan fungsi edukasi, informasi, hiburan, dan kontrol sosial sesuai prinsip jurnalistik.
Diskusi ini juga menegaskan bahwa literasi digital tidak hanya sebatas kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan membangun budaya komunikasi yang sehat.
Gerakan tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan informasi masyarakat Jakarta sehingga mampu menghadapi tantangan disrupsi digital tanpa kehilangan akses terhadap informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
