Legislator Minta Jalur Sepeda Jakarta Dipertahankan
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) meminta, Pemprov DKI Jakarta tetap mempertahankan jalur sepeda setelah adanya usulan penghapusan jalur sepeda lantaran dinilai tidak efektif karena kerap digunakan kendaraan bermotor, terutama pada jam sibuk.
"Saya kira harus dipertahankan,"
Menurut MTZ, keberadaan jalur sepeda penting untuk mendukung sistem transportasi yang ramah lingkungan sekaligus mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat.
Dia mengatakan, penggunaan sepeda di Jakarta sempat meningkat saat pandemi Covid-19. Namun, setelah pandemi berakhir, minat masyarakat untuk bersepeda menurun. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya perawatan terhadap sejumlah jalur sepeda.
Arifin Hadiri Peringatan Hari Sepeda Sedunia"Kalau misalnya sekarang mau dikaji, saya kira harus dipertahankan," ujar MTZ, Kamis (13/8).
MTZ menilai, sepeda tetap memiliki peran penting dalam sistem transportasi perkotaan karena tidak menghasilkan polusi dan memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, penggunaan sepeda juga sejalan dengan konsep transportasi publik yang terintegrasi.
Dia mencontohkan bahwa di sejumlah negara maju, masyarakat menggunakan sepeda untuk menuju halte atau stasiun terdekat sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi umum.
Karena itu, MTZ meminta Pemprov DKI tidak hanya mempertahankan jalur sepeda, tetapi juga mengalokasikan kembali anggaran untuk perawatan dan pengembangannya. Pasalnya, sejumlah fasilitas jalur sepeda saat ini mengalami kerusakan akibat keterbatasan anggaran.
"Anggarannya harus dihidupkan lagi, ditambah lagi. Karena memang waktu zaman (Gubernur) Pak Anies kemudian sesudahnya belum selesai ke seluruh Jakarta, sehingga harus ditambah anggarannya," katanya.
Di sisi lain, MTZ menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan jalur sepeda. Dia menemukan sejumlah jalur sepeda justru dimanfaatkan sebagai tempat parkir kendaraan maupun aktivitas pedagang kaki lima (PKL).
Menurutnya, pembangunan fasilitas publik harus diikuti dengan pengawasan yang memadai agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dia menilai, lemahnya pengawasan sebelumnya turut dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran.
"Saya mendorong untuk dihidupkan lagi jalur sepeda, maka harus ada pengawasan yang baik," tandasnya.
