Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merealisasikan bantuan 300 unit bus hibah jenis Bus Rapid Transit (BRT). Saat ini baru 78 unit yang terealisasi dan sudah dioperasikan oleh Perum PPD sebagai armada Transjabodetabek.

APTB itu kan masih samar-samar mau ikut kita. Makanya saya akan meminta Kemenhub untuk merealisasikan 300 bantuan bus. Jadi kalau APTB masih menolak, mereka akan rugi sendiri

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI, Andri Yansyah mengatakan, 78 unit bus sudah diserahkan oleh Kemenhub kepada Perum PPD sejak Agustus lalu. Bus dengan merek Hino tersebut, saat ini sebagian sudah ada yang dioperasikan di jalur maupun koridor Transjakarta.

‎"78 unit sudah diserahkan ke PPD, dan sisanya nanti tetap dioperasikan mereka. Kita akan bereskan lagi mana jalur-jalur dan koridornya. Sekarang sedang dievaluasi. Kan perjanjiannya seperti itu," ujarnya, Senin (14/9).

Menurut Andri, Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) saat ini belum menentukan sikap untuk bergabung dengan manajemen PT Transjakarta. " APTB itu kan masih samar-samar mau ikut kita. Makanya saya akan meminta Kemenhub untuk merealisasikan 300 bantuan bus. Jadi kalau APTB masih menolak, mereka akan rugi sendiri ," ucapnya.

Padahal, lanjut Andri, tarif rupiah perkilometer telah dilelang di dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang‎/Jasa Pemerintah (LKPP). "Kalau Pak Gubernur maunya usir mereka, dibatasi beroperasi sampai perbatasan saja. ‎Tapi saya bilang tidak usah diusir, karena mereka juga mati sendiri setelah BRT beroperasi," tuturnya.

Namun hingga saat ini pihak Dishubtrans DKI masih memberikan kesempatan kepada operator APTB agar ikut bergabung dengan manajemen PT Transjakarta dan terapkan tarif rupiah perkilometer. Mengingat, sisa bus BRT bantuan dari Kemenhub diperkirakan akan kembali didatangkan pada akhir tahun ini.

"Intinya kita tetap mengajak APTB bergabung. Tapi bus hibah dari Kemenhub juga kita minta. Jadi kalau seumpamanya APTB tidak mau, kita ada Plan B," tandasnya.