You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Cari Solusi Pembebasan Lahan Sodetan, Jatinegara Undang 96 Warga
photo Nurito - Beritajakarta.id

Warga Diundang Sosialisasi Pembebasan Lahan

Pengerjaan proyek sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) di Jl Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara terus dikebut. Salah satunya dengan mempercepat proses pembebasan lahan.

Mudah-mudahan warga bisa mengerti dan mau membongkar sendiri setelah dicapai kata mufakat

Sebagai tahap awal, pihak kecamatan akan mengundang 96 pemilik bangunan terdampak proyek tersebut di RW 05 dan RW 14 tersebut. Rencananya, sosialisasi yang akan digelar Rabu (16/9), dapat mencapai kesepakatan dan solusi atas pembebasan lahany yang ditawarkan pemerintah.

Camat Jatinegara, Budi Setiawan mengatakan, selama ini pihaknya sudah menginventarisir sebagian lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan inlet sodetan. "Totalnya yang terdampak dan sudah diukur ada 96 bangunan. Masing-masing beravaiasi antara satu meter hingga seluruh bangunan terdampak pengerjaan," ujarnya, Selasa (15/9).

Oktober, Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung Ditargetkan Rampung

Dikatakan Budi, status kepemilikan lahan di Bicara Cina bervariasi dari yang memiliki sertifikat hingga penryataan jual beli. "Besok akan kita bicarakan solusinya bersama warga. Kalau memang ada suratnya, kita perlakukan sesuai surat kepemilikan. Mudah-mudahan warga bisa mengerti dan mau membongkar sendiri setelah dicapai kata mufakat," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11522 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1352 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1304 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1287 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye998 personBudhi Firmansyah Surapati