You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Bambang Minta Pendistribusian Raskin Dikoordinasi, Dipantau, dan Dievaluasi
photo Istimewa - Beritajakarta.id

Koordinasi Penyaluran Raskin Harus Ditingkatkan

Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana meminta, koordinasi pendistribusian beras untuk rakyat miskin (raskin) mulai dari tingkat provinsi, kota, kecamatan hingga kelurahan, harus ditingkatkan agar penyalurannya bisa berjalan lebih baik.  

Diharapkan para pelaksana raskin tingkat kelurahan untuk dapat bekerja lebih maksimal

Setelah koordinasi berjalan, lanjut Bambang, pelaksanaannya di masyarakat juga perlu dimonitor agar berjalan baik sesuai ketentuan yang ada.

"Pada akhirnya dilakukan evaluasi apabila ditemukan hal-hal yang masih menjadi kendala di lapangan seperti masalah pada kualitas beras, dan adanya tunggakan pembayaran atau pelunasan setoran raskin, bisa dijadikan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang," ujar Bambang, Selasa (29/9).

Wali Kota Jaktim Awasi Distribusi Raskin

Berdasarkan data Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Jakarta, untuk triwulan III sampai dengan 28 September 2015 wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur telah mencapai kinerja penyaluran raskin sebesar 57,46 persen dari alokasi pagu raskin 2015 sebesar 11.999.610 kilogram.

"Dengan pencapaian kinerja tersebut diharapkan para pelaksana raskin tingkat kelurahan untuk dapat bekerja lebih maksimal pada triwulan selanjutnya," tandas Bambang.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1184 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati