You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemkab Berniat Hidupkan Wisata Olah Raga
.
photo Suparni - Beritajakarta.id

Kelurahan Tangki Sosialisasi Pergub No 168/2014

Pihak Kelurahan Tangki, Taman Sari, Jakarta Barat melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 168 tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK).

Jadi lurah dapat memberhentikan langsung Ketua RT dan RW jika keduanya dinilai tidak peduli terhadap masyarakat

Lurah Tangki, Suhardin mengatakan, sosialisasi ini diperuntukkan bagi pengurus RT/RW yang berada di wilayahnya. Sebab saat ini, pejabat RT/RW pun diawasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Jadi lurah dapat memberhentikan langsung Ketua RT dan RW jika keduanya dinilai tidak peduli terhadap masyarakat. Kedua, jika jumlah Kepala Keluarga (KK) per RT hanya 80-90 KK, maka harus digabungkan," ujarnya, Rabu (30/9).

Tiga Pasangan di Luar Nikah Terjaring Razia di Tangki

Dari pantauan Beritajakarta.com, ada 60 peserta sosialisasi yang mewakili tujuh RW di Kelurahan Tangki. Mereka dengan seksama memperhatikan poin-poin penting dari Pergub yang dipaparkan pihak kelurahan.

Suhardin mengatakan, penyuluhan itu juga mendapat respon positif dari seluruh warga yang hadir. "Tanggapan RT RW setuju dan mau mendiskusikan dengan warga lain," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1456 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1383 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1290 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1265 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1132 personFolmer