Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengeluhkan belum terdatanya dengan baik wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) Kalijodo. Hal ini disebabkan PSK yang mangkal datang dan pergi serta sebagian besar tidak memiliki KTP DKI.

Mereka di Kalijodo belum terdata, padahal di kawasan tersebut merupakan salah satu populasi yang sangat rawan penyebaran HIV/AIDS

“Mereka di Kalijodo belum terdata, padahal di kawasan tersebut merupakan salah satu populasi yang sangat rawan penyebaran HIV/AIDS. Saya sudah bertemu pengurus RT dan RW. Katanya penghuninya sekitar 500 orang. Belum bisa didata, karena sebagian besar datang dan pergi. Dan sebagian bukan orang DKI,” kata Djarot di Rusun Tambora, Jakarta Barat, Senin (12/10).

Djarot menjelaskan, kawasan Kalijodo berada di antara perbatasan Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dengan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Yang masuk wilayah Jakarta Barat ada satu RT. Sedangkan di Jakarta Utara, ada sebanyak sembilan RT.

“Satu RT yang ada di Jakarta Barat berdiri satu diskotek. Bisa saja, nanti diganti fungsi, kita bebaskan jadi RTH (Ruang Terbuka Hijau), seperti ide Ciliwung Merdeka. Kita akan bangun yang bagus untuk penataan kawasan di Kalijodo, mengapa tidak? Tapi, soal ini akan dibahas bersama warga sebab tanahnya milik mereka, saya ingin kawasannya tertata rapi bagus,” jelas Djarot.

Untuk mengantisipasi penyebaran HIV/AIDS di Kalijodo, lanjut Djarot, Komisi Penanggulangan Aids (KPA) DKI Jakarta akan terus menggelar penyuluhan dan pendampingan kepada para PSK secara berkesinambungan.

“Begini, seringkali sukanya mendata yang perempuan doang. Betul nggak? Itu kan diskriminatif. Yang laki-laki nggak pernah didata. Karena penyebar HIV/AIDS kan bisa laki dan perempuan. Nah bagaimana bisa mendata yang laki-laki. Makanya kemarin kita kasih penyuluhan ke semua pegawai BUMD baik yang laki maupun perempuan,” ungkap pria yang juga menjadi Ketua KPA DKI.

Sebelum menuju Rusun Tambora, Djarot bersama Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi blusukan ke kawasan prostitusi Kalijodo.