Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang membuka usaha di 19 lokasi binaan (lokbin) maupun lokasi sementara (loksem) di Jakarta Barat menunggak pembayaran hingga beberapa bulan.

Hingga 30 September 2015, retrebusi PKL yang masuk ke kas daerah sebesar Rp 470 juta lebih

Pembayaran retribusi bagi 1.276 PKL binaan yang tersebar di Jakarta Barat tersebut dilakukan melalui sistem autodebet Bank DKI.

"Hingga 30 September 2015, retribusi PKL yang masuk ke kas daerah sebesar Rp 470 juta lebih," kata Kasudin Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Jakarta Barat, Sonar Sinurat, Selasa (13/10).

Padahal, kata Sonar, penerimaan retribusi dari PKL hingga per 30 September seharusnya mencapai Rp 947,72 juta. "Masih ada piutang retribusi sebesar Rp 477,72 juta yang belum dibayarkan oleh pedagang," ujarnya.

Pihaknya, kata Sonar, akan terus melakukan penagihan tunggakan pembayaran retribusi yang belum disetorkan oleh ratusan pedagang di Jakarta Barat. "Kita akan terus mengimbau pedagang agar patuh membayar retribusi melalui pembayaran di Bank DKI. Jika tidak lunas hingga akhir tahun, tunggakan retribusi ini akan tetap ditagih kepada PKL," ungkapnya.

Dikatakan Sonar, pihaknya menargetkan penerimaan retribusi PKL selama Januari hingga Desember 2015 mencapai Rp 1,39 miliar. Sedangkan retribusi yang dikenakan kepada 1.276 pedagang sebesar Rp 3.000 per hari.

"Jadi tinggal dikalikan jumlah hari dalam setahun. Kalau tidak lunas tahun ini, kita tetap akan menagih di tahun mendatang," ungkapnya.

Ditambahkan Sonar, jumlah PKL binaan di Jakarta Barat berkurang sebanyak 45 pedagang karena lokasi sementara yang selama ini dijadikan tempat usaha di Kelurahan Tangki telah ditertibkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat. "Tunggakan retribusi paling banyak terjadi PKL Kota Tua. Hingga saat ini, retribusi yang baru masuk Rp 55,72 juta dan piutang sebesar Rp 228,66 juta," tandasnya.