You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Honor PPSU Kelurahan Kelapa Gading Timur Dipotong Oknum PNS
photo Doc - Beritajakarta.id

Petugas PPSU Kelapa Gading Timur Mengaku Honornya Dipotong

Rian (25) dan Fatur (24), petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, mengaku honornya dipotong oknum pegawai negeri sipil (PNS) Kelurahan Kelapa Gading Timur, sebesar Rp 135.000 pada bulan Juli lalu.

Yang honornya dipotong oleh oknum tersebut bukan hanya saya dan Fatur, Tapi juga puluhan rekan saya yang juga bekerja sebagai petugas PPSU

Yang honornya dipotong oleh oknum tersebut bukan hanya saya dan Fatur, Tapi juga puluhan rekan saya yang juga bekerja sebagai petugas PPSU di Kelurahan Kelapa Gading Timur. Yang dipotong honor bulan Juli masing-masing sebesar Rp 135.000,” ujar Rian, Rabu (28/10).

Menurut Rian, alasan pemotongan honor bulan Juli tersebut untuk bayar pajak.

3.123 Petugas PPSU Ikuti Program Jaminan Sosial

Lurah Kelapa Gading Timur, Tulus Harjo mengatakan, pihaknya akan mengecek kebenaran pemotongan honor tersebut.

“Setiap apel PNS saya sering instruksikan agar tidak ada yang berani memotong honor petugas PPSU. Untuk itu saya akan lakukan pengecekan dengan cara investigasi langsung pada pekerja PPSU yang dipotong honornya. Bila benar saya tidak akan lindungi oknum tersebut dan akan saya laporkan ke pimpinan sesuai aturan agar diambil tindakan tegas,” tandas Tulus.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1193 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1179 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye968 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye947 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye857 personBudhi Firmansyah Surapati