You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Fokus Ke Industri Kreatif, DKI Akan Sinergikan Kebijakan
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

DKI Bakal Fokus Kembangkan Industri Kreatif

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, akan memfokuskan pembangunan ekonomi ke arah industri kreatif, pariwisata dan pelabuhan. Sedangkan pengembangan industri berat akan didorong ke luar Jakarta.

Kita harus mendorong pusat pertumbuhan tidak Jakarta saja namun ke daerah sekitar juga

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menuturkan, untuk merealiasikan hal ini Pemprov DKI Jakarta akan mensinergikannya dengan Pemprov Jawa Barat dan Banten, saat pertemuan Broad Seminar Bank Indonesia di Yogyakarta, Jumat (13/11) nanti .

"Kalau di forum itu ada Jawa Barat dan Banten, kita bisa koordinasikan. Kita harus mendorong pusat pertumbuhan tidak Jakarta saja namun ke daerah sekitar juga, sehingga pembangunan merata," ujar Djarot, Selasa (10/11).

Pemprov DKI dan Dewan Bahas PMP Tiga BUMD

Dikatakan Djarot, penetapan lokasi alternatif untuk industri berat perlu memperhatikan aspek geo ekonomi dan potensi daerah. 

Dia mencontohkan, kawasan Karawang yang menjadi lumbung padi nasional, jika dijadikan kawasan industri akan  membahayakan stok pangan. 

"Daerah Bekasi, Bogor dan Depok, sudah jenuh. Kalau kita dorong ke Karawang bahaya, sebab di sana tanah produktif, gudang pangan. Jadi perlu pembahasan spesifik soal kebijakan ini dengan Pemprov Jawa Barat dan Banten," tandas Djarot.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1189 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1173 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye960 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye944 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye853 personBudhi Firmansyah Surapati