You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Radio Trunking Permudah Koordinasi Penanggulangan Bencana
photo Aldi Geri Lumban Tobing - Beritajakarta.id

Radio Trunking Permudah Koordinasi Penanggulangan Bencana

Pengadaan radio trunking ini untuk mempercepat alur birokrasi

Dalam rangka percepatan koordinasi dan penyampaian informasi siaga bencana, Kantor Penanggulangan Bencana tingkat Kota (KPBK) Jakarta Timur, meminta aparatur tingkat kecamatan, kelurahan dan lingkungan kantor Wali Kota, untuk selalu menyiagakan radio trunking. .

Iwan P Samosir, Kepala Pelaksana KPBK Jakarta Timur mengatakan, informasi masalah bencana harus cepat agar pemerintah mulai dari tingkat provinsi, kota, kecamatan hingga kelurahan dapat segera mengambil keputusan untuk penanggulangannya.

Sejumlah Radio Panggil Pemkot Jakpus Rusak

"Pengadaan radio trunking ini untuk mempercepat alur birokrasi. Adapun manfaat radio trunking seperti handy talkie (HT)  dan rig mempercepat informasi kebencanaan, sehingga penanggulangannya dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat," ungkap Iwan, Kamis (12/11).

Dikatakan Iwan, sebagai media penyampaian informasi dan percepatan koordinasi dalam penanggulangan bencana, radio trunking dilengkapi fitur-fitur baru yang tidak dimiliki radio konvensional atau analog sebelumnya.

"Ini sangat bermanfaat sekali, tiga fungsi dimulai dari telpon, radio, sms bisa kita manfaatkan melalui radio trunking ini, termasuk point to point," tandas Iwan.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1178 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1153 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye934 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye919 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye840 personBudhi Firmansyah Surapati