Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan mencoret usulan anggaran kegiatan dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) DKI Jakarta, yang mencapai Rp 20 miliar. Pasalnya, secara program dan fungsi, peran KPAP dinilai tumpang tindih dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Komisi-komisi itu dibentuk pasca reformasi untuk menutupi kelemahan lembaga formal yang ada

Secara programatik, Basuki mencontohkan, program yang dimiliki oleh KPAP diantaranya, sosialisasi, pencegahan, penanggulangan, pengawasan dan penanganan Aids di DKI Jakarta. Namun saat ini peran tersebut sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan DKI ke tingkat puskesmas. Oleh karenanya, selain tumpang tindih, penganggaran yang diusulkan membengkak yang membuat terjadinya pemborosan anggaran.

"Komisi-komisi itu dibentuk pasca reformasi untuk menutupi kelemahan lembaga formal yang ada. Berbeda, sekarang hingga puskesmas tingkat kelurahan kita sudah demikian aktif," kata Basuki di Balai Kota, Minggu (22/11).

Apalagi, menurut Basuki, selama ini banyak diantara program KPAP yang lebih mengarah ke seremonial. Tentunya, besaran anggaran yang diusulkan menjadi tidak efisien seiring dengan efektifitas yang sudah dijalankan Dinas Kesehatan.

"Sudahlah VCT (Voluntery counseling and testing) di puskesmas saja. Anggarannya akan kita coret saja, tapi kalau dia minta ada undangan ke luar negeri kita kirim saja," ujar Basuki.