You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Bupati Kaget Honor Guru Belum Dibayar 11 Bulan
photo Suparni - Beritajakarta.id

Belum Dibayar, Guru Honorer Harus Cepat Lapor

Bupati Kepulauan Seribu, Budi Utomo, meminta kepada guru honorer agar segera melapor jika belum menerima bayaran. Ini terkait ditemukannya kasus honor guru SMPN Satu Atap Pulau Sebira yang belum dibayar selama 11 bulan.

Seharusnya baru dua atau tiga bulan tidak dibayar segera melapor. Agar kita bisa membantu mencarikan solusinya dan menyampaikan langsung kepada Dinas Pendidikan DKI maupun pimpinan

"Seharusnya baru dua atau tiga bulan tidak dibayar segera melapor. Agar kita bisa membantu mencarikan solusinya dan menyampaikan langsung kepada Dinas Pendidikan DKI maupun pimpinan," ujarnya, Selasa (24/11).

Menurutnya, selaku kabupaten administrasi, seluruh operasional guru ada di dinas pendidikan dan sudin pendidikan. Memang ada dana BOS dan BOP, tapi tidak akan mencukupi sejahtera jika perhitungannya berdasarkan jumlah murid. Karena di Pulau Seribu jumlah siswanya terbatas.

Pekerja Honorer Di Pulau Seribu Digaji Dibawah UMP

"Biaya operasional dan biaya kesejahteraannya tidak akan mencukupi, jika kita ikut pola BOS dan BOP. Karena dihitung berdasarkan jumlah siswa di sekolah," ucapnya.

Budi menambahkan, hal tersebut akan dijadikan bahan evaluasi pada rapim kabupaten beserta kepala UKPD. "Kita akan coba cari solusi, agar dikemudian hari tidak ada kasus seperti ini lagi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1178 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1153 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye932 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye919 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye840 personBudhi Firmansyah Surapati