Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penyelesaian persoalan sanitasi di permukiman kumuh rampung di 2016. Sedangkan untuk masalah kekumuhan dan sampah ditargetkan tuntas pada 2020 medatang.

Kita sudah punya petanya tinggal bagaimana kita membagi peran dan tugas. Kalau untuk persoalan sampah dan kekumuhan mungkin baru akan tuntas 2020

Dari data yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI kondisi sanitasi permukiman di wilayah DKI Jakarta, 13,1 persennya masih dalam keadaan buruk. Dampak dari buruknya sanitasi, setiap keluarga harus kehilangan Rp 1,25 juta pertahun sebagai biaya perobatan.

"Kita sudah punya petanya tinggal bagaimana kita membagi peran dan tugas. Kalau untuk persoalan sampah dan kekumuhan mungkin baru akan tuntas 2020," ujar Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dalam Lokakarya Sanitasi Perkotaan, di Gedung DPRD DKI, Rabu (25/11).

Saat ini, lanjut Djarot, di lima wilayah kota yang ada di Jakarta, terdapat 174 RW kumuh. Dan tiga diantaranya tergolong kategori kumuh berat, sedang sisanya kumuh sangat ringan hingga sedang.

"Bersinergi tidak hanya NGO, tapi juga antar pemerintah. Sebab untuk penanganan anggaran ada di pemerintah daerah dan pusat," tandasnya.