You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Djarot Targetkan Perbaikan Sanitasi Buruk Rampung 2016
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Perbaikan Sanitasi di DKI Ditargetkan Rampung 2016

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penyelesaian persoalan sanitasi di permukiman kumuh rampung di 2016. Sedangkan untuk masalah kekumuhan dan sampah ditargetkan tuntas pada 2020 medatang.

Kita sudah punya petanya tinggal bagaimana kita membagi peran dan tugas. Kalau untuk persoalan sampah dan kekumuhan mungkin baru akan tuntas 2020

Dari data yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI kondisi sanitasi permukiman di wilayah DKI Jakarta, 13,1 persennya masih dalam keadaan buruk. Dampak dari buruknya sanitasi, setiap keluarga harus kehilangan Rp 1,25 juta pertahun sebagai biaya perobatan.

Jaktim Sosialisasikan Program Penataan Pemukiman Kumuh

"Kita sudah punya petanya tinggal bagaimana kita membagi peran dan tugas. Kalau untuk persoalan sampah dan kekumuhan mungkin baru akan tuntas 2020," ujar Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dalam Lokakarya Sanitasi Perkotaan, di Gedung DPRD DKI, Rabu (25/11).

Saat ini, lanjut Djarot, di lima wilayah kota yang ada di Jakarta, terdapat 174 RW kumuh. Dan tiga diantaranya tergolong kategori kumuh berat, sedang sisanya kumuh sangat ringan hingga sedang.

"Bersinergi tidak hanya NGO, tapi juga antar pemerintah. Sebab untuk penanganan anggaran ada di pemerintah daerah dan pusat," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1184 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1163 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye950 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye933 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye848 personBudhi Firmansyah Surapati